Berita

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, saat hadiri deklarasi dukungan kiai dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Semarang, Jawa Tengah/Ist

Politik

Cak Imin Nilai IKN Sepi Investor, Wajar Dievaluasi

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 16:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjawab tudingan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut dirinya tidak konsisten terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Pada Debat Cawapres, Jumat (22/12), Gibran menyebut Cak Imin ikut meresmikan IKN dengan memotong tumpeng. Namun setelah menjadi pendamping Anies Baswedan justru berubah sikap dan rajin mengkritik IKN.

Menjawab itu, Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjelaskan, PKB ikut menyusun dan menyetujui UU IKN karena bagian dari komitmen koalisi pemerintah.


"Kita ini kan dulu bagian dari koalisi," kata Cak Imin, usai menghadiri deklarasi dukungan Kiai dan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Cak Imin menegaskan, awal-awal perumusan UU IKN terlihat sangat meyakinkan karena keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang berjanji membantu promosikan IKN agar investor masuk.

"Tapi sudah sekian lama, (investor) tidak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi itu bagian dari perubahan," tegas Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu.

Sebab itu Cak Imin menekankan dalam debat, seharusnya pemerintah mengalihkan dana IKN yang besar untuk kebutuhan yang sifatnya skala prioritas.

"Dulu kita dukung IKN karena berharap ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan PM Inggris. Tapi nggak ada yang masuk. Apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi," tukas Cak Imin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya