Berita

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD/Repro

Politik

Dibongkar Mahfud, Rekrutmen Diplomat Banyak Titipan Partai

SABTU, 23 DESEMBER 2023 | 06:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem rekrutmen diplomat Indonesia untuk ditugaskan menjadi duta besar harus dievaluasi. Pasalnya, saat ini banyak diplomat yang merupakan titipan partai politik.

Hal itu diungkap calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dalam debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat malam (22/12).

"Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu diplomat-diplomat bagus," kata Mahfud.


Menko Polhukam ini menyebut, saat ini banyak diplomat yang berasal dari titipan partai politik. Sehingga, tidak mengerti dasar-dasar menjadi seorang diplomat.

"Sekarang ini kadangkala ada titipan dari partai, kalau dari partai belum masuk, di DPR-nya belum disahkan, (titipan) partai ini belum masuk," ucap Mahfud.

"Sesudah bertugas itu enggak jelas, dia enggak ngerti dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan nanti diplomasi diatur kembali, betul-betul yang memenuhi syarat," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya