Berita

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, saat mengikuti debat kedua cawapres yang digelar KPU RI di JCC Jakarta, Jumat malam (22/12)/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Ketika Cak Imin Dijelaskan tentang SGIE oleh Gibran

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 23:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ada sebuah pertanyaan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak bisa langsung ditanggapi oleh cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam debat kedua yang dihelat KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam (22/12).

Pasalnya, Gibran menggunakan istilah yang terdengar asing di telinga sosok yang kerap disapa Cak Imin itu, dalam sesi debat tanya jawab antarcawapres.

"Bagaimana langkah Cak Imin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran kepada Cak Imin.


Ketika ditanya itu, Cak Imin menyatakan jujur mengenai ketidaktahuannya akan istilah yang digunakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

"Jujur, SGIE itu saya tidak paham," ungkapnya.

Tiba-tiba, moderator debat Alfito Deannova Ginting menyela, dan menanyakan kepada Cak Imin apakah tidak apa-apa durasi waktu menjawabnya terpotong, karena Gibran harus menjelaskan istilah SGIE.

"Tidak apa-apa, karena saya tidak mendengar istilah itu," jawab Cak Imin, yang akhirnya durasi menjawab Cak Imin disetop terlebih dahulu, dan Gibran menjelaskan soal SGIE.

"Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus mengerti juga soal SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy," papar Gibran kepada Cak Imin.

"Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar makanan halal kita, skin care halal kita, fashion kita. Nah itu yang saya maksud, Gus. Dan mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus," sambung Gibran sembari menyindir di akhir.

Setelah itu, Cak Imin baru melanjutkan jawabannya, dan mengakui terkait SGIE merupakan satu hal penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

"Terima kasih, memang pertanyaan ini sungguh penting. Karena Indonesia sebagai umat terbanyak di dunia, bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, tapi pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia," ungkap Cak Imin menjawab.

"Nah, posisi kita yang masih di bawah ini memerlukan langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan beberapa langkah yang menurutnya bisa meningkatkan SGIE Indonesia di dunia.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi, agar tumbuh kembang industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah atau bahkan gratis terutama bagi UMKM kita," urai Cak Imin menutup jawabannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya