Menlu RI: Jika Keputusan PBB Lambat, Warga Gaza Semakin Menderita

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza akan semakin buruk jika Dewan Keamanan PBB terus gagal menghasilkan suara bulat untuk resolusi gencatan senjata.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi selama pertemuannya dengan tiga pejabat Tunisia di Tunis yakni Presiden Kais Saied, Perdana Menteri Ahmed Hachani dan Menlu Nabil Ammar pada Kamis (21/12).

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi terus menyuarakan komitmen Indonesia membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Ternyata Tunisia juga memiliki pandangan yang sama. Dikatakan Retno, kedua negara telah sepakat berkolaborasi mendorong penghentian konflik dan gencatan senjata segera.

"Indonesia dan Tunisia memiliki posisi yang sama terkait Palestina. Kekejaman Israel harus dihentikan dan gencatan senjata sangat diperlukan," tegasnya.

Dia berharap DK PBB dapat segera mengadopsi Resolusi tentang Gencatan Senjata di New York dalam waktu dekat dan tidak ada lagi veto dari anggota tetap.

Sebab, menurutnya, lambatnya keputusan DK PBB akan berpengaruh terhadap peningkatan konflik militer dan jumlah korban sipil.
 
"Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza," kata Retno.
 
Retno menambahkan, tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan.
 
Retno melakukan kunjungan singkat ke Tunisia selama sembilan jam. Di sana, ia menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tunisia, Nabil Ammar.

Selain itu, Retno juga berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan baik kepada Presiden Tunisia, Kais Saied, maupun kepada Perdana Menteri Tunisia, Ahmed Hachani.