Berita

Para Calon Wakil Presiden RI 2024/Net

Bisnis

Jelang Debat, Cawapres Disarankan Bahas Pengelolaan Keuangan Negara Secara Holistik

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 17:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Para calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mengikuti debat kedua pada Jumat (22/12) malam ini disarankan untuk membahas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, pembahasan tersebut, khususnya pembahasan utang, penting untuk dibahas mengingat banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup

"Saya berharap pada debat nanti, para Cawapres membahas pengelolaan keuangan negara secara holistik. Barangkali ada kekhawatiran soal utang ini. Saya yakin ini dikarenakan publik kurang mendapatkan informasi," tulis Yustinus dalam akun X pribadinya @prastow, dengan judul "PANAS DEBAT CAWAPRES: BERANI BAHAS UTANG?!".


Jubir Kemenkeu itu mengatakan persoalan utang dan pengelolaannya menarik untuk dikupas, terutama dalam ritual politik lima tahunan seperti saat ini.

Adapun dalam utas tersebut, Yustinus menegaskan bahwa utang pemerintah saat ini masih dalam level aman, yang disebut terlihat dalam tren rasio utang yang menurun pasca pandemi Covid-19.

"Rasio utang pemerintah saat ini dalam batas aman, bahkan tren rasio tersebut menurun sejak pasca pandemi dan diharapkan akan terus menurun,"jelasnya.

Selanjutnya, ia juga menyebut utang pemerintah saat ini didominasi oleh mata uang rupiah dan lebih banyak investor domestik, sehingga risiko kurs tidak terlalu besar dan dapat dikelola.

"Kemudian, neraca perdagangan juga masih surplus selama 43 bulan berturut-turut sementara mata uang rupiah secara Year To Date masih terapresiasi," tambahnya.

Selain itu, dikatakan Yustinus, pembiayaan utang juga tercatat telah menurun dibanding target APBN.

"(Itu) bukti kualitas belanja semakin baik dan penerimaan negara menguat," tuturnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya