Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan bansos kepada masyarakat/Net

Politik

BANSOS JOKOWI

Nominal KIP dan KIS Perlu Ditambah

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program bantuan sosial (bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi, terutama yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai, KIP dan KIS merupakan bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat kelompok bawah.

Pasalnya, Teguh melihat program bansos itu mampu mengentaskan kemiskinan, karena masuk kategori bantuan produktif yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kecil.


"Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).

Teguh menjelaskan, melalui program bansos produktif, masyarakat kecil yang biasa menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako akan berkurang.

"Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi," kata Teguh.

Ekonom lulusan S3 Nagoya University itu memandang, banyak negara di dunia yang masih menggunakan program bansos untuk peningkatan kehidupan masyarakatnya.

"Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos," tambahnya.

Hanya saja, Teguh menyarankan agar strategi penyediaan bansos memakai adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Menurutnya, atrategi inilah yang sudah diterapkan di banyak negara maju, yang memungkinkan masyarakat menerima bansos setelah mendaftarkan diri.

Oleh karema itu, dia berharap Indonesia bisa mengadopsi strategi tersebut, karena pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down, yaitu negara menentukan siapa yang layak atau tidak layak meneriman bantuan.

"Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri," demikian Teguh.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya