Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan bansos kepada masyarakat/Net

Politik

BANSOS JOKOWI

Nominal KIP dan KIS Perlu Ditambah

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program bantuan sosial (bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi, terutama yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai, KIP dan KIS merupakan bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat kelompok bawah.

Pasalnya, Teguh melihat program bansos itu mampu mengentaskan kemiskinan, karena masuk kategori bantuan produktif yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kecil.


"Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).

Teguh menjelaskan, melalui program bansos produktif, masyarakat kecil yang biasa menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako akan berkurang.

"Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi," kata Teguh.

Ekonom lulusan S3 Nagoya University itu memandang, banyak negara di dunia yang masih menggunakan program bansos untuk peningkatan kehidupan masyarakatnya.

"Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos," tambahnya.

Hanya saja, Teguh menyarankan agar strategi penyediaan bansos memakai adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Menurutnya, atrategi inilah yang sudah diterapkan di banyak negara maju, yang memungkinkan masyarakat menerima bansos setelah mendaftarkan diri.

Oleh karema itu, dia berharap Indonesia bisa mengadopsi strategi tersebut, karena pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down, yaitu negara menentukan siapa yang layak atau tidak layak meneriman bantuan.

"Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri," demikian Teguh.



Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya