Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan bansos kepada masyarakat/Net

Politik

BANSOS JOKOWI

Nominal KIP dan KIS Perlu Ditambah

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program bantuan sosial (bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi, terutama yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai, KIP dan KIS merupakan bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat kelompok bawah.

Pasalnya, Teguh melihat program bansos itu mampu mengentaskan kemiskinan, karena masuk kategori bantuan produktif yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kecil.


"Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).

Teguh menjelaskan, melalui program bansos produktif, masyarakat kecil yang biasa menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako akan berkurang.

"Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi," kata Teguh.

Ekonom lulusan S3 Nagoya University itu memandang, banyak negara di dunia yang masih menggunakan program bansos untuk peningkatan kehidupan masyarakatnya.

"Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos," tambahnya.

Hanya saja, Teguh menyarankan agar strategi penyediaan bansos memakai adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Menurutnya, atrategi inilah yang sudah diterapkan di banyak negara maju, yang memungkinkan masyarakat menerima bansos setelah mendaftarkan diri.

Oleh karema itu, dia berharap Indonesia bisa mengadopsi strategi tersebut, karena pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down, yaitu negara menentukan siapa yang layak atau tidak layak meneriman bantuan.

"Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri," demikian Teguh.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya