Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan bansos kepada masyarakat/Net

Politik

BANSOS JOKOWI

Nominal KIP dan KIS Perlu Ditambah

JUMAT, 22 DESEMBER 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program bantuan sosial (bansos) pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi, terutama yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai, KIP dan KIS merupakan bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat kelompok bawah.

Pasalnya, Teguh melihat program bansos itu mampu mengentaskan kemiskinan, karena masuk kategori bantuan produktif yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kecil.


"Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).

Teguh menjelaskan, melalui program bansos produktif, masyarakat kecil yang biasa menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako akan berkurang.

"Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi," kata Teguh.

Ekonom lulusan S3 Nagoya University itu memandang, banyak negara di dunia yang masih menggunakan program bansos untuk peningkatan kehidupan masyarakatnya.

"Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos," tambahnya.

Hanya saja, Teguh menyarankan agar strategi penyediaan bansos memakai adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Menurutnya, atrategi inilah yang sudah diterapkan di banyak negara maju, yang memungkinkan masyarakat menerima bansos setelah mendaftarkan diri.

Oleh karema itu, dia berharap Indonesia bisa mengadopsi strategi tersebut, karena pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down, yaitu negara menentukan siapa yang layak atau tidak layak meneriman bantuan.

"Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri," demikian Teguh.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya