Tolak Politik Dinasti, Ratusan Mahasiswa Jambi Gelar Mimbar Demokrasi

Gelombang aksi penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggar HAM terus bermunculan di sejumlah daerah.

Setelah Makassar, kali ini giliran ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Gemas Raja (gerakan mahasiswa dan rakyat Jambi), menggelar mimbar bebas di Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, Rabu (20/12).

Mimbar demokrasi ini bertajuk "Jaga Demokrasi, Mengangkat Tolak Politik Dinasti dan Tolak Pelanggaran HAM termasuk Konflik Agraria".

Dosen dan sejumlah dekan UNH juga ikut menyampaikan orasi dalam mimbar demokrasi ini. Presiden Mahasiswa UNH, Rio Jodiansyah menegaskan bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sangat kacau.

“Karenanya, mahasiswa dan rakyat Jambi bergabung untuk menyuarakan politik dinasti, pelanggaran HAM, korupsi, konflik agraria yang belum tuntas,” kata Rio dalam keterangannya, Rabu (20/12).

“Kita selalu dipertontonkan drama drama kekuasaan yang memuakkan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang semena mena. Peraturan dirubah seenaknya sendiri, konstitusi dirubah demi anak kandung sendiri,” tambah dia.

“Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi nyata nyata melakukan pelanggaran etik yang berat, namun penguasa hari ini menganggapnya ini hal yang biasa, bahkan merasa ini sebuah kebenaran,” tegas Rio menambahkan.

Lebih dari itu, penghilangan nyawa oleh kekuatan politik Orde baru saat itu seolah olah kini sudah menjadi meme yang biasa, dengan membandingkan kekerasan dan penghilangan nyawa yang tidak terdata berapa banyaknya yang terjadi hari ini.

“Ini tidak bisa dibiarkan, karena jika penguasa tidak punya sensitivitas rasa kemanusiaan makan pelanggaran HAM akan terus terjadi,” tegasnya lagi.

Oleh karena itu, Rio mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh masyarakat Jambi  untuk menolak pelanggar HAM tampil di kancah publik, menolak politik dinasti tumbuh dan subur dalam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, menolak kontestasi politik yang telah mengaborsi konstitusi lewat jalur mahkamah konstitusi.

“Kami tidak bicara soal calon presiden, tapi kami berbicara tentang demokrasi saat ini,” pungkasnya.