Gedung Kemnaker. Ilustrasi/Ist
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan, tujuan utama pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan, khususnya hubungan kerja dan pengupahan, adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
Salah satu sarana mencapai hubungan industrial yang harmonis yakni melalui Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"PP dan PKB merupakan sarana hubungan industrial untuk memberikan perlindungan bagi penerapan hak dan kewajiban para pekerja dan pengusaha di perusahaan," katanya, saat acara Sosialisasi Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan di Jakarta, pekan lalu.
Afriansyah juga menjelaskan pengertian hubungan kerja yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 4 Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Dari pengertian itu, ada dua kata kunci, yakni perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat subjek hukum, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh, sebagai para pihak dalam perjanjian kerja. Dimaknai ada hubungan kerja ditandai adanya perjanjian kerja atau sebaliknya, adanya perjanjian kerja, maka ada hubungan kerja.
Kata kunci kedua dari hubungan kerja adalah adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. "Ketiga unsur itu wajib dipenuhi dan dituangkan dalam perjanjian kerja," katanya.
Afriansyah menambahkan, regulasi yang memuat kebijakan terkait pengaturan syarat kerja dan penerapan pengupahan menjadi tugas pokok unit kerja Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan.
"Saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, sebagai upaya meningkatkan pemahaman substansi dan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait hubungan kerja," katanya.
