Berita

Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution/Net

Politik

PP Himmah Wanti-wanti Pemilih Tak Pilih Paslon Terafiliasi dengan Israel

SELASA, 19 DESEMBER 2023 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dukungan asing kepada calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dianggap mungkin terjadi oleh Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah).

Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution menilai, Indonesia sebagai negara pemain utama di kawasan penting Indo-Pasifik punya pengaruh penting di peta perpolitikan global.

Dia mewanti-wanti soal pengaruh Israel terhadap politik Indonesia di masa Pemilu Serentak 2024 dengan situasi global saat ini, di mana tengah terjadi kejahatan kemanusiaan di Palestina.


Razak khawatir, ada capres-cawapres yang ikut kontestasi Pilpres disusupi kepentingan Israel. Sehingga, kejahatan kemanusian di Palestina akan terus terjadi tanpa ada gencatan senjata.

"Israel sangat mengharapkan hubungan Indonesia dan Israel di Normalisasi, mengingat hubungan selama ini terputus dengan Pemerintahan saat ini dikarenakan tidak sejalan dengan Israel," ujar Razak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/12).

Menurutnya, berbagai cara akan dilakukan Israel, termasuk mendekati kandidat-kandidat capres-cawapres yang nantinya dapat berpeluang menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

"Karena Israel banyak kepentingan dengan Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, ekonomi terbesar keenam belas, dan negara mayoritas Muslim terbesar," tuturnya.

Oleh karena itu, Razak meminta kepada masyarakat Indonesia agar pintar dalam memilih capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang, yakni dengan cara menelusuri rekam jejaknya.

"Rakyat sudah cerdas, di zaman saat ini mengakses informasi sudah mudah. Israel itu siapa negara dibelakangnya? Amerika. Ya, siapa calon yang didukung Amerika, sama dengan didukung Israel," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya