Berita

Megawati Soekarnoputri dan PDIP ditantang untuk meninggalkan kabinet pemerintahan Jokowi/Net

Politik

Beranikah PDIP Keluar dari Kabinet Jokowi agar Sikap Ganjar Lebih Jelas?

SENIN, 18 DESEMBER 2023 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan ditantang untuk berani keluar dari Kabinet Indonesia Maju agar calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memiliki sikap yang jelas terhadap visi dan misinya dalam pertarungan Pilpres 2024.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menyebut Ganjar tidak memiliki orientasi politik yang akan diperjuangkan.

Menurut Jamiluddin, Ganjar tidak akan meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo ketika menjadi presiden nanti. Juga tidak mengusung program perubahan.


“Jadi, Ganjar tidak mengklaim penerus program Jokowi, tapi juga tidak mengusung perubahan. Hal ini mungkin yang dimaksud Kaesang bahwa Ganjar tidak jelas,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/12).

Selain itu, lanjut Jamiluddin, banyaknya kritik Ganjar terhadap program Jokowi justru dinilai aneh. Sebab, PDIP masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

“Jadi, kalau Ganjar mengkritik pemerintah, sama saja ia sedang mengkritik PDIP. Kalau ia mengatakan pemerintah gagal, itu sama saja ia mengatakan PDIP gagal. Mungkin hal itu juga yang menyebabkan Kaesang menilai Ganjar tidak jelas,” tuturnya.

“Penilaian itu beralasan selama PDIP tetap bersama Jokowi di pemerintahan,” imbuh Jamiluddin.

Namun, akan berbeda bila PDIP menarik diri dari kabinet Jokowi. Di sini, ucap Jamiluddin, posisi Ganjar dan PDIP akan lebih jelas, terutama ia bila mengkritik pemerintah. Namun, Jamiluddin meragukan PDIP berani untuk menarik diri.

“Ganjar dan PDIP tidak akan dinilai abu-abu (kalau keluar kabinet). Masalahnya, apakah PDIP berani keluar dari kabinet Jokowi agar Ganjar bisa bersikap jelas? Tentu Megawati yang bisa menjawabnya,” tutupnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya