Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Tak Hanya Kesetaraan Gender, Prabowo-Gibran juga Dorong Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 20:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendukung peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Komitmen ini merupakan bagian dari program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

"Negara berperan untuk memperkuat kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," ucap Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati, melalui keterangannya, Minggu (17/12).

Sara, sapaan akrabnya menegaskan, pemerintah perlu menghilangkan diskriminasi gender dengan menggalakkan kebijakan yang proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas. Terutama dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik.


"Pemerintah perlu lebih intensif dalam memberi perlindungan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan anak, termasuk asupan gizi yang optimal," tutur Sara.

Ponakan Prabowo Subianto itu menambahkan, semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai prestasi. Prabowo-Gibran, lanjut Sara, berkomitmen untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan inklusi bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

"Komitmen ini ada dalam Asa Cita keempat. Salah satu yang kami dorong adalah percepatan penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang belum lengkap terkait petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," jelas Sara.

Lebih lanjut, Sara menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran mendukung perluasan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas.

"Kami juga mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama fasilitas umum, perluasan program pendidikan formal dan nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis, agar potensi para penyandang disabilitas dapat dikembangkan," tuturnya.

Sara juga menekankan pentingnya memperluas akses bagi penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, transportasi, akses informasi dan komunikasi, serta partisipasi dalam kehidupan politik.

"Kami akan mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memberi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diadakan program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam stereotype, seperti pelecehan dan kekerasan," paparnya.

Sara juga menyatakan komitmennya untuk mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Termasuk di antaranya menghapus segala bentuk diskriminasi serta menangani dengan tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk memperkuat pondasi ideologi Pancasila, sistem demokrasi, dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, dan memprioritaskan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak," ucap Sara.

Bagi Sara, esensi dari demokrasi adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam arah pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan menjamin perlindungan dan pengakuan hak bagi setiap individu.

"Pancasila, demokrasi, dan HAM bersama-sama menjamin Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan memprioritaskan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

"Kami akan memperkuat peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dengan memastikan adanya pelayanan di setiap provinsi," pungkas Sara.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya