Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Tak Hanya Kesetaraan Gender, Prabowo-Gibran juga Dorong Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 20:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendukung peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Komitmen ini merupakan bagian dari program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

"Negara berperan untuk memperkuat kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," ucap Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati, melalui keterangannya, Minggu (17/12).

Sara, sapaan akrabnya menegaskan, pemerintah perlu menghilangkan diskriminasi gender dengan menggalakkan kebijakan yang proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas. Terutama dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik.


"Pemerintah perlu lebih intensif dalam memberi perlindungan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan anak, termasuk asupan gizi yang optimal," tutur Sara.

Ponakan Prabowo Subianto itu menambahkan, semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai prestasi. Prabowo-Gibran, lanjut Sara, berkomitmen untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan inklusi bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

"Komitmen ini ada dalam Asa Cita keempat. Salah satu yang kami dorong adalah percepatan penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang belum lengkap terkait petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," jelas Sara.

Lebih lanjut, Sara menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran mendukung perluasan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas.

"Kami juga mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama fasilitas umum, perluasan program pendidikan formal dan nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis, agar potensi para penyandang disabilitas dapat dikembangkan," tuturnya.

Sara juga menekankan pentingnya memperluas akses bagi penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, transportasi, akses informasi dan komunikasi, serta partisipasi dalam kehidupan politik.

"Kami akan mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memberi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diadakan program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam stereotype, seperti pelecehan dan kekerasan," paparnya.

Sara juga menyatakan komitmennya untuk mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Termasuk di antaranya menghapus segala bentuk diskriminasi serta menangani dengan tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk memperkuat pondasi ideologi Pancasila, sistem demokrasi, dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, dan memprioritaskan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak," ucap Sara.

Bagi Sara, esensi dari demokrasi adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam arah pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan menjamin perlindungan dan pengakuan hak bagi setiap individu.

"Pancasila, demokrasi, dan HAM bersama-sama menjamin Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan memprioritaskan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

"Kami akan memperkuat peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dengan memastikan adanya pelayanan di setiap provinsi," pungkas Sara.

Populer

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

Rabu, 28 Oktober 2026 | 08:24

HLN ke-81: PLN Perkuat Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 07:47

IKA FH Undip Gelar Konsolidasi, Ini yang Dibahas

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:55

Tolak Usul Luhut, PKS Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:25

Telkom Perkuat Transparansi Ekosistem Pengadaan Digital Nasional Lewat SPSE V5

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:57

Konser Andrea Bocelli Turut Serukan Solidaritas Palestina Tuai Apresiasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:28

Menanti Negarawan di Tengah Oase Pragmatisme

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:55

InfraNexia Perkuat Kesiapan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:25

Revitalisasi Intisab Siapkan Kepemimpinan Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:59

Kemerdekaan yang Belum Selesai: Dari Cita-Cita 1945 ke Amarah Gen Z

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:30

Selengkapnya