Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Istimewa

Politik

Tak Hanya Kesetaraan Gender, Prabowo-Gibran juga Dorong Perlindungan Anak, Perempuan, dan Disabilitas

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 20:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendukung peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Komitmen ini merupakan bagian dari program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

"Negara berperan untuk memperkuat kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas," ucap Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati, melalui keterangannya, Minggu (17/12).

Sara, sapaan akrabnya menegaskan, pemerintah perlu menghilangkan diskriminasi gender dengan menggalakkan kebijakan yang proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas. Terutama dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik.


"Pemerintah perlu lebih intensif dalam memberi perlindungan yang cukup untuk menjaga pertumbuhan anak, termasuk asupan gizi yang optimal," tutur Sara.

Ponakan Prabowo Subianto itu menambahkan, semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai prestasi. Prabowo-Gibran, lanjut Sara, berkomitmen untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan inklusi bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

"Komitmen ini ada dalam Asa Cita keempat. Salah satu yang kami dorong adalah percepatan penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang belum lengkap terkait petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," jelas Sara.

Lebih lanjut, Sara menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran mendukung perluasan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas.

"Kami juga mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama fasilitas umum, perluasan program pendidikan formal dan nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis, agar potensi para penyandang disabilitas dapat dikembangkan," tuturnya.

Sara juga menekankan pentingnya memperluas akses bagi penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, transportasi, akses informasi dan komunikasi, serta partisipasi dalam kehidupan politik.

"Kami akan mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memberi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diadakan program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam stereotype, seperti pelecehan dan kekerasan," paparnya.

Sara juga menyatakan komitmennya untuk mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Termasuk di antaranya menghapus segala bentuk diskriminasi serta menangani dengan tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk memperkuat pondasi ideologi Pancasila, sistem demokrasi, dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, dan memprioritaskan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak," ucap Sara.

Bagi Sara, esensi dari demokrasi adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam arah pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan menjamin perlindungan dan pengakuan hak bagi setiap individu.

"Pancasila, demokrasi, dan HAM bersama-sama menjamin Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan memprioritaskan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

"Kami akan memperkuat peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dengan memastikan adanya pelayanan di setiap provinsi," pungkas Sara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya