Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dukung Filipina, Australia Ikut Kecam Manuver China di Laut China Selatan

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 09:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Australia ikut mengecam manuver berbahaya China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina di Laut China Selatan pada akhir pekan lalu.

Duta Besar Australia untuk Filipina Hae Kyong Yu pada Rabu (13/12) mengatakan pihaknya menilai tindakan Penjaga Pantai China (CCG) menimbulkan risiko.

“Pemerintah Australia mempunyai keprihatinan yang sama dengan Pemerintah Filipina mengenai pola tindakan berbahaya yang dilakukan oleh kapal-kapal China terhadap kapal-kapal dan awak kapal Filipina di Laut Cina Selatan, termasuk insiden di dekat Scarborough Shoal dan di Second Thomas Shoal pada tanggal 9-10 Desember,” begitu pernyataan dubes.


Pada 9 dan 10 Oktober, China berusaha menggagalkan dua misi kemanusiaan dan dukungan terpisah di dekat Scarborough Shoal dan Ayungin Shoal, yang juga dikenal sebagai Second Thomas Shoal, dengan menabrakkan dan menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina.

“Tindakan Penjaga Pantai China dan kapal China lainnya, seperti meriam air dan serudukan, membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan, mengancam nyawa dan mata pencaharian, serta menimbulkan risiko salah perhitungan,” jelas Dubes Hae.

Australia juga menekankan pentingnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai hukum internasional yang menjamin hak dan kebebasan suatu negara di ZEE mereka.

“Australia menegaskan kembali bahwa Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 bersifat final dan mengikat secara hukum para pihak,” tambahnya.

Australia juga mengacu pada keputusan Den Haag tahun 2016 yang membatalkan klaim China di Laut China Selatan. Putusan tersebut mengakui hak kedaulatan Filipina untuk menangkap ikan dan mengeksplorasi sumber daya di ZEE-nya, sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya