Berita

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Hasto: 30.000 Caleg PDIP Sosialisasi Program KTP Sakti Ganjar-Mahfud

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 22:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh calon legislatif dari PDIP siap mensosialisasikan terobosan dan inovasi dari pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud terkait program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

“Kami terus turun ke bawah, 30.000 Caleg PDI Perjuangan ikut mensosialisasikan inovasi dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud melalui KTP Sakti,” katanya.


Menurut dia, nantinya KTP Sakti akan terintegrasi ke Kartu Indonesia Pintar, sampai pembagian bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“KTP-nya tetap, fungsinya yang sakti, mengintegrasikan seluruh komitmen-komitmen melalui Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera, Prakeria, PKH, Bansos, BLT, dalam satu KTP Sakti,” ungkapnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menambahkan, KTP Sakti merupakan keniscayaan, sebagai transformasi digital demi memudahkan pelayanan publik, memperbaiki basis data, hanya lewat satu kartu.

Hasto mengaku sudah melakukan kajian melalui focus group discussion, termasuk diskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Azwar Anas.

“Pak Ganjar yang punya pengalaman dua kali sebagai anggota legislatif, dua kali sebagai gubernur, sangat memahami tentang pentingnya platform satu data,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya