Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kabupaten Banjarnegara/Ist
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan identitas Partai Golkar tidak bisa dilepaskan sebagai partai pembangunan dengan semangat karya kekaryaan. Berdiri sejak tahun 1964, Partai Golkar sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Golkar pertama kali ikut Pemilu pada Pemilu 3 Juli 1971. Melalui Sekber Golkar, memperoleh 62,8 persen suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Pada Pemilu pasca reformasi, di Pemilu 1999 Partai Golkar berhasil menempati peringkat kedua dengan memperoleh 23,742 juta suara nasional (22,4 persen) serta kursi DPR RI sebanyak 120 dari 462 (26 persen).
Di Pemilu 2019 lalu, Golkar menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 17,229 juta suara (12,31 persen) dengan perolehan kursi DPR RI mencapai 85 dari 575 kursi (14,8 persen).
"Di Pemilu 2024, kita harus kerja keras memenangkan dan menjaga suara caleg dan capres/cawapres Partai Golkar di setiap TPS yang ada di Banjarnegara," ujar Bamsoet di Kabupaten Banjarnegara, Rabu (13/12).
Bamsoet menjelaskan, Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 adalah kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggungjawab.
"Tentunya, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses," jelas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, Pemilu sebagai cerminan implementasi demokrasi bukan sekedar persoalan “menang atau kalah”, tetapi tentang upaya merawat “tenun kebangsaan” yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka.
Maka, lanjut Bamsoet, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian, akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.
"Dalam demokrasi, kita mengharapkan partisipasi, bukan sebatas mobilisasi. Politik jangan menjadi semacam proses “beli putus”, di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih," pungkas Bamsoet.
