Berita

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir (kiri) dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Rabu (13/12)/Ist

Politik

Indonesia Butuh Political Will Presiden untuk Berantas Korupsi

RABU, 13 DESEMBER 2023 | 18:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Praktik korupsi yang telah menjamur di Indonesia tidak bisa ditangani hanya dengan cara-cara biasa, melainkan membutuhkan terobosan kebijakan dan langkah politik serius dari presiden sebagai Kepala Negara.

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir berpandangan, pemberantasan korupsi membutuhkan political will dari seorang presiden.

“Itulah yang menjadi komitmen pasangan Amin (Anies-Muhaimin) jika kelak diamanahi menjadi pemimpin negeri ini,” ujar Ari dalam diskusi bertajuk Mau Dibawa Kemana Pemberantasan Korupsi Kita: Membedah Visi Misi Capres di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa (13/12).


Menurutnya, seorang kepala negara harus mampu menggerakkan seluruh kekuatan sosio-politik dalam memerangi korupsi, tidak hanya sekadar berbicara dalam tataran normatif.

Apalagi, Ari memandang saat ini kondisi bangsa sudah cukup mengerikan berkaitan dengan praktik rasuah. Mengutip data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun 2022, skor Indonesia 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara.

“Pada level ASEAN, kita termasuk negara terkorup ke-5. Skor IPK kita jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Timor Leste, dan Thailand,” tegas Ari.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya