Pengadilan Texas menolak gugatan sebuah organisasi kebebasan berpendapat terkait pelarangan aplikasi TikTok pada perangkat dan jaringan resmi negara bagian tersebut.
Dalam keputusannya pada Senin (12/12), Hakim Robert L. Pitman dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas, menulis bahwa larangan negara terhadap perangkat resmi bukanlah pengekangan dalam berbicara.
Ia mengatakan larangan tersebut juga merupakan pembatasan yang wajar terhadap akses ke TikTok sehubungan dengan kekhawatiran Texas.
Gugatan yang diajukan pada Juli oleh The Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, berargumentasi bahwa pelarangan perangkat resmi, yang juga berlaku di universitas negeri, telah menghambat kebebasan akademis dan mengorbankan kemampuan profesor untuk mengajar dan melakukan penelitian tentang aplikasi media sosial.
Knight Institute mengajukan pengaduan atas nama Koalisi Riset Teknologi Independen, sekelompok akademisi dan peneliti yang mempelajari dampak teknologi terhadap masyarakat.
Gugatan mereka juga mengutip seorang anggota kelompok tersebut – dan seorang profesor di University of North Texas – yang menurut mereka tidak dapat memberikan tugas tertentu kepada siswa di kelas dan telah menunda beberapa proyek penelitian karena larangan tersebut.
Jameel Jaffer, direktur eksekutif Knight Institute mengaku kecewa atas keputusan hakim.
“Membatasi penelitian dan pengajaran tentang salah satu platform komunikasi utama dunia bukanlah cara yang masuk akal atau diperbolehkan secara konstitusional untuk mengatasi kekhawatiran yang sah mengenai praktik pengumpulan data TikTok,” kata Jaffer, seperti dikutip dari
Associated Press, Rabu (13/12).
Dalam keputusannya, Pitman mencatat bahwa larangan TikTok terhadap perangkat resmi di negara bagian tersebut masih terbatas dibandingkan dengan upaya di Montana untuk melarang aplikasi tersebut di seluruh negara bagian.
Ini merujuk pada seorang hakim federal yang memblokir larangan menyeluruh yang diberlakukan Montana pada akhir November, hanya sebulan sebelum larangan tersebut diberlakukan.
Pemerintah negara-negara Barat telah menyatakan kekhawatirannya bahwa platform media sosial populer, yang dimiliki oleh ByteDance dan berbasis di Beijing tersebut, dapat menyerahkan data sensitif ke tangan pemerintah China atau digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang salah.
Sehubungan dengan kekhawatiran tersebut, puluhan negara bagian, Kongres, dan banyak universitas di seluruh negeri telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan TikTok pada perangkat resmi.
