Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Gugatan Ditolak, TikTok Tetap Dilarang di Perangkat Resmi Pemerintah Texas

RABU, 13 DESEMBER 2023 | 15:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Texas menolak gugatan sebuah organisasi kebebasan berpendapat terkait pelarangan aplikasi TikTok pada perangkat dan jaringan resmi negara bagian tersebut.

Dalam keputusannya pada Senin (12/12), Hakim Robert L. Pitman dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas, menulis bahwa larangan negara terhadap perangkat resmi bukanlah pengekangan dalam berbicara.

Ia mengatakan larangan tersebut juga merupakan pembatasan yang wajar terhadap akses ke TikTok sehubungan dengan kekhawatiran Texas.

Gugatan yang diajukan pada Juli oleh The Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, berargumentasi bahwa pelarangan perangkat resmi, yang juga berlaku di universitas negeri, telah menghambat kebebasan akademis dan mengorbankan kemampuan profesor untuk mengajar dan melakukan penelitian tentang aplikasi media sosial.

Knight Institute mengajukan pengaduan atas nama Koalisi Riset Teknologi Independen, sekelompok akademisi dan peneliti yang mempelajari dampak teknologi terhadap masyarakat.

Gugatan mereka juga mengutip seorang anggota kelompok tersebut – dan seorang profesor di University of North Texas – yang menurut mereka tidak dapat memberikan tugas tertentu kepada siswa di kelas dan telah menunda beberapa proyek penelitian karena larangan tersebut.

Jameel Jaffer, direktur eksekutif Knight Institute mengaku kecewa atas keputusan hakim.

“Membatasi penelitian dan pengajaran tentang salah satu platform komunikasi utama dunia bukanlah cara yang masuk akal atau diperbolehkan secara konstitusional untuk mengatasi kekhawatiran yang sah mengenai praktik pengumpulan data TikTok,” kata Jaffer, seperti dikutip dari Associated Press, Rabu (13/12).

Dalam keputusannya, Pitman mencatat bahwa larangan TikTok terhadap perangkat resmi di negara bagian tersebut masih terbatas dibandingkan dengan upaya di Montana untuk melarang aplikasi tersebut di seluruh negara bagian.

Ini merujuk pada seorang hakim federal yang memblokir larangan menyeluruh yang diberlakukan Montana pada akhir November, hanya sebulan sebelum larangan tersebut diberlakukan.

Pemerintah negara-negara Barat telah menyatakan kekhawatirannya bahwa platform media sosial populer, yang dimiliki oleh ByteDance dan berbasis di Beijing tersebut, dapat menyerahkan data sensitif ke tangan pemerintah China atau digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang salah.

Sehubungan dengan kekhawatiran tersebut, puluhan negara bagian, Kongres, dan banyak universitas di seluruh negeri telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan TikTok pada perangkat resmi.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Sabotase Kereta Cepat Jelang Pembukaan Olimpiade Paris, PM Prancis: Ini Dilakukan Terencana

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:47

Banyak Hadiah Menarik Pertamina di Booth dalam Event GIIAS 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:37

Kabar Deklarasi Anies-Zaki, Golkar: Hoax!

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:15

Ekonomi Lesu, Laba Industri China Justru Naik 3,6 Persen

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:07

Putri Suku Oburauw Catar Akpol: Saya Busur Panah untuk Adik-adik

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:58

Kuasa Hukum Dini: Hakim Persidangan Greg Tannur Berat Sebelah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:35

Dimyati Masih Ngarep Golkar dan PDIP Gabung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:10

Menyusul TNI, Polri Rotasi 6 Kapolda Jelang Pilkada

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:32

Masih Cair, Peluang Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Masih Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:31

4 Pangdam Dirotasi Jelang Pilkada, Ajudan Jokowi jadi Pangdam Brawijaya

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:13

Selengkapnya