Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam peluncuran laporan prospek perekonomian Indonesia di Jakarta, Rabu (13/12)/Ist
Serangkaian strategi disiapkan pemerintah untuk menjaga prospek pertumbuhan dan memitigasi tantangan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.
Dalam jangka pendek dan menengah, strategi utama pemerintah yakni meningkatkan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, mempercepat ekspor melalui koordinasi kuat antara sektor fiskal, moneter, dan riil.
Ada beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat Daerah (TPID), yakni menerapkan bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat sehingga berhasil mengendalikan inflasi.
“Kami juga telah menindaklanjuti Keputusan Presiden 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM,” kata Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam peluncuran laporan prospek perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Prospects/IEP) Edisi Desember 2023 di Jakarta, Rabu (13/12).
Dari perspektif jangka panjang, tahun 2024 akan menjadi tahun landasan penting sebelum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pendekatan pembangunan transformatif akan dilakukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah, kata Airlangga, akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan melalui percepatan transisi energi, pengembangan ekosistem mobil listrik, dan membangun penyimpanan karbon.
Kemudian meningkatkan produktivitas melalui inovasi digital serta melanjutkan reformasi dan transformasi struktural yang mencakup percepatan proyek infrastruktur pada konektivitas, peningkatan kualitas kelembagaan, penerapan UU Cipta Kerja, dan industrialisasi.
Airlangga optimis, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.
"Keanggotaan itu akan membawa beberapa manfaat, di antaranya peningkatan reputasi dan transparansi, standar kebijakan tinggi, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga targetnya kita akan bisa keluar dari
middle income trap,” pungkas Menko Airlangga.
