Berita

Presiden Joko Widodo/RMOL

Politik

Presiden Jokowi: Tidak Ada Negara Lain yang Menangkap Pejabat Korup Sebanyak di Indonesia

SELASA, 12 DESEMBER 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Presiden Joko Widodo mengaku miris Indonesia menjadi negara yang paling banyak menangkap dan memenjarakan pejabatnya.

Hal itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat membuka acara puncak peringatan Hakordia 2023 di Main Hall Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Jokowi, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat.


"Kita tau di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia," imbuhnya.

Dalam catatan Jokowi, sejak 2004-2022, sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang dipenjarakan karena korupsi. Selanjutnya, sebanyak 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati/walikota, 31 hakim, 8 komisioner, 415 swasta, dan 363 lainnya.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tuturnya.

Namun sayangnya, masih kata Jokowi, meskipun sudah banyak pejabat yang dipenjara, korupsi tetap tidak berhenti atau berkurang.

"Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Apakah hukuman penjara membuat jera, ternyata tidak," pungkas Jokowi.

Dalam acara ini, turut dihadiri menteri kabinet, kepala daerah, serta pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang turut memeriahkan acara puncak peringatan Hakordia 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya