Berita

Presiden Joko Widodo/RMOL

Politik

Presiden Jokowi: Tidak Ada Negara Lain yang Menangkap Pejabat Korup Sebanyak di Indonesia

SELASA, 12 DESEMBER 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Presiden Joko Widodo mengaku miris Indonesia menjadi negara yang paling banyak menangkap dan memenjarakan pejabatnya.

Hal itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat membuka acara puncak peringatan Hakordia 2023 di Main Hall Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Jokowi, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat.


"Kita tau di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia," imbuhnya.

Dalam catatan Jokowi, sejak 2004-2022, sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang dipenjarakan karena korupsi. Selanjutnya, sebanyak 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati/walikota, 31 hakim, 8 komisioner, 415 swasta, dan 363 lainnya.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tuturnya.

Namun sayangnya, masih kata Jokowi, meskipun sudah banyak pejabat yang dipenjara, korupsi tetap tidak berhenti atau berkurang.

"Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Apakah hukuman penjara membuat jera, ternyata tidak," pungkas Jokowi.

Dalam acara ini, turut dihadiri menteri kabinet, kepala daerah, serta pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang turut memeriahkan acara puncak peringatan Hakordia 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya