Berita

Presiden Joko Widodo/RMOL

Politik

Presiden Jokowi: Tidak Ada Negara Lain yang Menangkap Pejabat Korup Sebanyak di Indonesia

SELASA, 12 DESEMBER 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Presiden Joko Widodo mengaku miris Indonesia menjadi negara yang paling banyak menangkap dan memenjarakan pejabatnya.

Hal itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat membuka acara puncak peringatan Hakordia 2023 di Main Hall Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Jokowi, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat.


"Kita tau di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia," imbuhnya.

Dalam catatan Jokowi, sejak 2004-2022, sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang dipenjarakan karena korupsi. Selanjutnya, sebanyak 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati/walikota, 31 hakim, 8 komisioner, 415 swasta, dan 363 lainnya.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tuturnya.

Namun sayangnya, masih kata Jokowi, meskipun sudah banyak pejabat yang dipenjara, korupsi tetap tidak berhenti atau berkurang.

"Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Apakah hukuman penjara membuat jera, ternyata tidak," pungkas Jokowi.

Dalam acara ini, turut dihadiri menteri kabinet, kepala daerah, serta pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang turut memeriahkan acara puncak peringatan Hakordia 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya