Berita

Presiden Joko Widodo/RMOL

Politik

Presiden Jokowi: Tidak Ada Negara Lain yang Menangkap Pejabat Korup Sebanyak di Indonesia

SELASA, 12 DESEMBER 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Presiden Joko Widodo mengaku miris Indonesia menjadi negara yang paling banyak menangkap dan memenjarakan pejabatnya.

Hal itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat membuka acara puncak peringatan Hakordia 2023 di Main Hall Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Jokowi, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat.


"Kita tau di negara kita periode 2004-2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia," imbuhnya.

Dalam catatan Jokowi, sejak 2004-2022, sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang dipenjarakan karena korupsi. Selanjutnya, sebanyak 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati/walikota, 31 hakim, 8 komisioner, 415 swasta, dan 363 lainnya.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tuturnya.

Namun sayangnya, masih kata Jokowi, meskipun sudah banyak pejabat yang dipenjara, korupsi tetap tidak berhenti atau berkurang.

"Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Apakah hukuman penjara membuat jera, ternyata tidak," pungkas Jokowi.

Dalam acara ini, turut dihadiri menteri kabinet, kepala daerah, serta pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang turut memeriahkan acara puncak peringatan Hakordia 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya