Jabat Ketum Parpol, Prabowo Minim Intervensi Bila Jadi Presiden

Dengan memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra membuat Prabowo Subianto tidak mudah diintervensi saat mengambil kebijakan, bila terpilih menjadi presiden di tahun 2024.

Demikian pendapat Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah dalam acara "Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme" yang digelar di markas TKN Fanta, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (11/12).

"Kalau kita bicara penegakkan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya," kata Andi.

Senada dengan Andi, caleg DPRD DKI Jakarta asal Partai Demokrat, Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, penegakkan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di DPR.

Sehingga diperlukan sosok ketua umum partai yang berani dalam mengambil sikap.

"Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang juga ketua umum partai. Beliau bukan petugas partai. Jika beliau jadi presiden, maka beliau bisa garansi penegakkan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya," kata Osco.

Osco yakin, bila Prabowo terpilih tidak akan ada intervensi dari manapun terkait penegakkan hukum.

"Kita ingin capres yang bisa menjamin penegakkan hukum. Saya yakin Pak Prabowo merupakan ketum partai besar yang tidak punya ruang untuk diintervensi," kata Osco.