Berita

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal Purn Wiranto/Ist

Politik

Wiranto Heran Isu HAM Selalu Dilekatkan ke Prabowo Jelang Pilpres

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 22:13 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Wiranto mengaku heran dengan isu dan narasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selalu dilekatkan ke Prabowo Subianto, yang saat ini merupakan calon presiden nomor urut 2.

Terlebih, kata Wiranto, hal itu selalu terjadi setiap musim Pemilu. Bahkan seperti digunakan sebagai bahan pembunuhan karakter.

"Saya sendiri heran, tiap jelang Pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM diarahkan ke prajurit TNI, termasuk saya, selalu saja diungkit-ungkit kembali," kata Wiranto, lewat video yang diterima redaksi, Senin (11/12).


Menurutnya, perbuatan satu aparat tertentu yang terjadi di masa lalu hanya dapat dinilai dan diukur dengan hukum yang berlaku saat itu.

Tidak adil bila menilainya dengan tolok ukur masa kini.

"Menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar, saat keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial politik, dengan situasi negara saat ini. Bahkan dijadikan black campaign," tandas Wiranto.

Sementara itu anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Natalius Pigai, juga menyebut Prabowo tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran HAM.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini, dan saya sudah baca, nama Prabowo tidak ada pada kesimpulan di kasus itu," kata Pigai.

Tak hanya Prabowo, dia juga memastikan Capres lain, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, juga tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.

Artinya, kata dia, ketiga Capres bersih dari persoalan kasus pelanggaran HAM.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya