Survei ASI Temukan 60 Persen Publik Tolak Dinasti Politik

Politik dinasti ternyata menjadi satu konsep politik yang ditolak mayoritas warga di Pulau Jawa. Hal itu ditemukan dalam survei terbaru Arus Survei Indonesia (ASI).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an dalam rilis survei bertajuk  “Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa” di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

"Sebanyak 60,0 persen publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi," ujar Ali.

Kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu memaparkan, sisanya ada yang tidak menolak karena menganggap sebagai suatu hal yang biasa.

"Sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7 persen, dan yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3 persen," demikian Ali mengurai.

Survei yang digelar pada medio 28 November hingga 5 Desember 2023 itu dilakukan secara tatap muka di Pulau Jawa, dan menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Jumlah sampel dalam survei ini 1.200 responden, dengan margin of error (MoE) kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.