Berita

Aksi protes warga di Maroko pada Minggu, 10 Desember 2023/Net

Dunia

Dukung Palestina, Ribuan Warga Minta Maroko Putus Hubungan dengan Israel

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 18:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ribuan warga Maroko serempak turun ke jalan-jalan ibu kota Rabat, melakukan unjuk rasa menuntut agar pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena kekejamannya di Jalur Gaza.

Aksi protes yang dipimpin oleh kelompok Pan-Arab dan partai Islam terbesar di Maroko PJD itu berlangsung pada Minggu (10/12) dan diikuti oleh sekitar 3.000 peserta.

Para demonstran membawa atribut serta bendera Palestina, sambil meneriakkan kata-kata kecaman terhadap Israel “Palestina tidak untuk dijual” dan “Perlawanan teruskan menuju kemenangan dan pembebasan”.


Mereka juga mendesak agar Maroko dan negara-negara Arab lainnya berhenti menormalisasi hubungan dengan Israel yang sudah menewasan lebih dari 17.000 ribu warga Palestina hanya dalam waktu dua bulan.

"Rakyat ingin diakhirinya normalisasi," bunyi beberapa spanduk yang dipegang demonstran, seperti dimuat oleh Reuters.

Partai-partai dan kelompok Islam dan kiri di Maroko semakin menentang kebijakan normalisasi sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober. Mereka juga menyerukan boikot terhadap merek-merek yang mereka tuduh mendukung Israel.

Maroko setuju untuk memperkuat hubungan dengan Israel pada tahun 2020, berdasarkan kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump yang juga mencakup pengakuan Washington atas kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan.

Terlepas dari kebijakan mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, pihak berwenang Maroko mengatakan mereka terus mendukung pembentukan negara Palestina dan mendesak gencatan senjata permanen di Gaza dan perlindungan semua warga sipil di sana.

Meskipun Maroko dan Israel belum menyelesaikan proses pendirian kedutaan penuh di negara masing-masing seperti yang mereka sepakati, mereka telah bergerak lebih dekat dan menandatangani pakta kerja sama pertahanan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya