Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Hadapi Tantangan Global, Fahri: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Jalan Terbaik

SENIN, 11 DESEMBER 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Dalam akun media X miliknya, @Fahrihamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengurai panjang lebar soal isu yang berkembang terkait keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo.

“Dari dialog saya dengan masyarakat saya temukan ada dua ekstrim berpikir yg perlu ditanggapi. Pertama, mereka yg marah karena pak prabowo masuk kabinet dan kedua mereka yg marah karena pak jokowi tidak mendukung calon mereka. Atas 2 ekstrem ini intinya prabowo-jokowi menyebalkan. Tapi, Kedua ekstrim ini sebenarnya bisa kita Urai dengan suatu dialog yang agak mendalam sifatnya,” tulis Fahri, Senin (11/12).


Menurut dia, hal itu mudah, karena faktanya kedua-duanya bersumber dari pandangan yang agak emosional alias tidak rasional. Maka rasionalitas argumennya jika ditagih kita tidak akan mendapatkannya.

“Karena itulah apabila kita memulai menyusun argumen yang rasional, cukup banyak yang berubah dan menyetujui rekonsiliasi antar pak Prabowo dan pak Jokowi. Dan inilah yang menciptakan mayoritas pemilih sekarang berada di tengah yaitu mereka yang sadar bahwa rekonsiliasi pak Prabowo dan pak Jokowi pasca Pemilu 2019 lalu adalah sikap kenegarawanan yang besar,” ungkap Fahri.

“Hal itu tidak saja karena rekonsiliasi itu sendiri adalah jalan yang baik tetapi juga yang lebih penting adalah karena setelah itu akibatnya luar biasa bagi bersatunya kapasitas nasional menghadapi tantangan tantangan global yang tidak mudah, mulai Covid 19, ketegangan laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina dan sekarang perang di timur tengah,” tambahnya.

Kelompok pertama, sebut Fahri merupakan kelompok kanan, marah dan menjadi tidak rasional karena Prabowo akhirnya bergabung dengan Jokowi.

“Saya bertanya kenapa rekonsiliasi ini dianggap buruk? Sebenarnya tidak ada jawaban. Hanya kemarahan karena jago-nya akhirnya bergabung dengan “musuh”. Pada kelompok ini, terlalu banyak kosa kata yang sulit dijelaskan karena adanya doktrin ideologis tentang pembelahan politik aliran yg sudah terjadi sejak awal dalam tubuh bangsa kita secara emosional,” bebernya.

Sambung Fahri, hal tersebut tidak berarti buruk, tetapi menariknya ke titik ekstrem bisa membuat tidak rasional. Maka upaya rekonsiliasi dicurigai sebagai kelemahan dan semacam penghianatan yang dilakukan karena bergabung dengan “musuh”.

“Padahal dalam sebuah bangsa besar dan majemuk seperti Indonesia ini, mentalitas bersatu dan bergabung untuk kepentingan nasional tidak saja terpatri dalam sila ketiga Pancasila tetapi juga merupakan harus menjadi kesadaran dasar yang penting. Indonesia memerlukan sampai kapanpun mentalitas yang moderat yang melihat bahwa perbedaan yang ada diantara kita bukanlah perbedaan untuk saling meniadakan tetapi beragamnya jalan baik yang ingin kita tempuh untuk memperbaiki keadaan. Itulah pentingnya sikap moderat dalam politik modern,” lanjut dia.

Fahri kembali menegaskan bahwa Pemilu tidaklah seperti perang perebutan kekuasaan pada zaman pedang dan mesiu di mana prinsipnya adalah “membunuh atau terbunuh”. Dalam demokrasi, kompetisi pemilu adalah sarana untuk meyakinkan rakyat tentang gagasan terbaik dan calon terbaik untuk memimpin negeri.

Pada kelompok kiri (sebut saja demikian), perbedaanya tidak terletak pada ideologi politik aliran, tetapi lebih oleh adanya partai besar yang kecewa dan melampiaskan kekecewaannya pada presiden dan keluarganya.

“Makin lama, jumlah mereka mengecil oleh sikap rakyat yang berbeda. Secara prinsip, kemarahan kelompok kiri lebih karena sikap politik jokowi yang dianggap “berkhianat” kepada partai padahal, sudah lama kita menganut paham dalam demokrasi bahwa loyalitas seorang presiden lebih utama adalah kepada negara bukan kepada partai.

Maka, tegas dia, argumen kepada mereka yang di sebelah kiri adalah untuk kembali menguatkan pandangan yang nasionalistik bahwa persatuan antara Prabowo dan Jokowi adalah panggilan sejarah nasional untuk memantapkan konsolidasi Indonesia menyongsong Indonesia emas 2045.

“Saya percaya bahwa argumen konsolidasi nasionalis ini akan jauh lebih kuat meninggalkan sentimen kepartaian yang dangkal dan emosional. Karena itulah dugaan saya Prabowo akan terus mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kiri yang bergerak ke tengah,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya