Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus), Profesor Obsatar Sinaga alias Obi/Repro
Melihat fakta-fakta kecurangan di pemilu sebelumnya, Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) periode 2023-2027, Profesor Obsatar Sinaga alias Obi khawatir Pilpres 2024 nanti yang akan menang adalah pihak yang "punya" Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Fakta-fakta dan kekhawatiran itu diungkapkan Prof Obi dalam acara diskusi yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertajuk "Election For Sale: Praktik Politik Uang Dalam Pemilu" melalui virtual, Minggu malam (10/12).
Dalam acara ini, Prof Obi mengaku melihat contoh nyata politik uang di lapangan. Misalnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan Kabupaten Bandung.
Meskipun Kabupaten Bandung usianya cukup tua, pembangunan di KBB lebih pesat karena diperebutkan oleh kursi DPR RI. Bahkan, percepatan ekonomi di KBB tinggi pada saat menjelang pemilu.
"Nah ini menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi yang bagus gara-gara ada politik uang di sana," kata Prof Obi.
Selain itu, Prof Obi melihat, juga banyak para legislatif yang kembali maju sebagai caleg, tidak melakukan kampanye secara besar-besaran. Hal itu dikarenakan para caleg tersebut meyakini akan kembali menjadi pemenang.
"Dia kumpulkan kader partai, kemudian ngumpul, lalu di foto-foto, nah itu dijumlahkan itu sama dengan usaha dia kampanye. Padahal sebenarnya dia tidak kampanye, tapi dia menang, justru pemenangannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu," terang Prof Obi.
Melihat fakta itu, Prof Obi mengaku khawatir karena kecurangan terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilunya. Hal itu kata Prof Obi, dapat terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo mau periode kedua.
"Nah saya khawatir nih kalau kaya begini, pertanda misalnya kemarin, rekayasa di dalam Mahkamah Konstitusi saja bisa dilakukan, berarti tidak hanya pada soal legislatif, tapi soal pemilihan presiden ini pun bisa-bisa nanti yang menang yang punya KPU," tutur Prof Obi.
Tak hanya itu, Prof Obi yang mengaku selalu ditunjuk sebagai panitia pemilihan di setiap pemilu belakangan ini, terjadi berbagai kecurangan yang terjadi sejak Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Apapun yang diputuskan oleh PPK, oleh KPU di tingkat kabupaten, kita nggak bisa apa-apa, kita anggap itu sebuah kebenaran yang absolute, yang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi," jelas Prof Obi.
Kemudian, Prof Obi menilai bahwa, politik uang bukan hanya terjadi di tingkat pemilih, melainkan juga terjadi antar partai politik atau peserta pemilu.
"Misalnya begini, pada saat perhitungan di TPS, itu ada nama partai yang dapat suara hanya beberapa, nggak nyampe suara itu untuk dapat kursi. Lah sisa-sisa suara ini, pada perhitungan kelurahan dan kecamatan, sudah membias itu, lalu kemudian PPK melaporkannya sebagai suara yang kosong, dan pada saat diperhitungkan di kabupaten, itu bisa jadi masuk ke suara partai yang memesan. Nah yang begini kan juga pakai politik uang," tutup Prof Obi.
