Berita

Aktivis Gerak 98, Buya Azwar Furgudyama/RMOL

Politik

Aktivis Gerak 98 Buya Azwar Furgudyama Tak Rela Indonesia Dipimpin Prabowo-Gibran

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 19:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aktivis Gerak 98, Buya Azwar Furgudyama, mengaku tak rela Indonesia dipimpin seorang presiden yang masih memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan Azwar pada meluncurkan buku karyanya, berjudul "Buku Hitam Prabowo Subianto. Sejarah Kelam Reformasi 98", di Phala-wan Cafe, Jalan TMP Kalibata 6, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

"Pelanggaran terhadap HAM itu tidak boleh berhenti penyelesaiannya, kapanpun bangsa ini harus selesai dan terbebas, clear, agar persoalan ini clear. Kenapa ini tidak diusut tuntas? Dan sudah terbukti kok. Buat generasi milenial dan generasi Z terutama, harus tau bahwa pada 98 itu Prabowo dipecat dari tentara," tegas Azwar.


Secara pribadi, kata Azwar, dia pernah ikut berkeringat dan berdarah-darah pada 1990-an, saat memperjuangkan demokrasi di Indonesia, sebab itu dia tidak rela Indonesia dipimpin orang yang memiliki rekam jejak masa lalu yang tidak baik, seperti pelanggaran HAM.

Azwar pun mengakui, dirinya pendukung Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu, agar Indonesia tidak dipimpin Prabowo Subianto yang turut berkontestasi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Tidak boleh ada satupun, siapapun dia, baik Jokowi sekalipun, kalau sudah melenceng dari cita-cita demokrasi di Indonesia, dengan mengakali Mahkamah Konstitusi agar meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berarti kita anggap Jokowi hari ini bukan kita lagi. Prabowo dan Gibran sosok kandidat paling jelek dari sejarah berdirinya Republik Indonesia ini," papar Azwar.

Azwar menyadari, semua anak negeri boleh mencalonkan diri sebagai calon pemimpin bangsa. Akan tetapi harus melalui mekanisme yang benar, tidak menabrak aturan.

"Kita lihat nanti, mudah-mudahan rakyat Indonesia terbuka matanya, kesadarannya, tidak memilih calon pemimpin yang seperti itu," pungkas Azwar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya