Berita

Tangkapan layar potensi kecurangan Pemilu 2024 versi LSI/Repro

Politik

LSI: 50,2 Persen Yakin Ada Peluang Kecurangan pada Pemilu 2024

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 18:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, 50,2 persen publik menilai ada peluang terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Data itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam ekspos hasil survei, secara virtual, di Jakarta, Minggu (10/12).

"Berdasar data, lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadi kecurangan pada Pemilu 2024, Yang yakin sebanyak 50,2 persen," katanya.


Ditambahkan, hanya 19,7 persen responden yang menilai kecil kemungkinan terjadi kecurangan, dan 12,6 persen pilih tidak terjadi kecurangan.

"Dan 17,5 persen mengaku tidak tahu," imbuhnya.

Lalu, siapakah pihak yang paling potensial melakukan kecurangan, jawaban tertinggi adalah partai politik (Parpol), berjumlah 17,1 persen. Lalu tim sukses Capres-Cawapres 15,9 persen; penyelenggara Pemilu 13,6 persen; dan pihak Capres-Cawapres sendiri 4,2 persen.

Pemerintah daerah (Pemda) juga dinilai sebagai pihak yang potensi berbuat curang, angkanya 4 persen; pemerintah pusat 2,9 persen; Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2,3 persen; TNI dan Polri masing-masing 1,7 persen. Responden yang memilih faktor lain ada 2,3 persen, dan yang tak menjawab 34,2 persen.

LSI juga memotret pihak yang berpeluang melakukan kecurangan. Yakni Ganjar-Mahfud sebanyak 20,6 persen; Prabowo-Gibran 14,4 persen; dan Anies-Muhaimin 5,4 persen.

"Responden yang tak menjawab ada 59,6 persen," pungkas Djayadi Hanan.

Survei LSI dilakukan dalam rentang 3-5 Desember 2023, melibatkan 1.426 responden, diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya