Berita

Tangkapan layar potensi kecurangan Pemilu 2024 versi LSI/Repro

Politik

LSI: 50,2 Persen Yakin Ada Peluang Kecurangan pada Pemilu 2024

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 18:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, 50,2 persen publik menilai ada peluang terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Data itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam ekspos hasil survei, secara virtual, di Jakarta, Minggu (10/12).

"Berdasar data, lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadi kecurangan pada Pemilu 2024, Yang yakin sebanyak 50,2 persen," katanya.


Ditambahkan, hanya 19,7 persen responden yang menilai kecil kemungkinan terjadi kecurangan, dan 12,6 persen pilih tidak terjadi kecurangan.

"Dan 17,5 persen mengaku tidak tahu," imbuhnya.

Lalu, siapakah pihak yang paling potensial melakukan kecurangan, jawaban tertinggi adalah partai politik (Parpol), berjumlah 17,1 persen. Lalu tim sukses Capres-Cawapres 15,9 persen; penyelenggara Pemilu 13,6 persen; dan pihak Capres-Cawapres sendiri 4,2 persen.

Pemerintah daerah (Pemda) juga dinilai sebagai pihak yang potensi berbuat curang, angkanya 4 persen; pemerintah pusat 2,9 persen; Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2,3 persen; TNI dan Polri masing-masing 1,7 persen. Responden yang memilih faktor lain ada 2,3 persen, dan yang tak menjawab 34,2 persen.

LSI juga memotret pihak yang berpeluang melakukan kecurangan. Yakni Ganjar-Mahfud sebanyak 20,6 persen; Prabowo-Gibran 14,4 persen; dan Anies-Muhaimin 5,4 persen.

"Responden yang tak menjawab ada 59,6 persen," pungkas Djayadi Hanan.

Survei LSI dilakukan dalam rentang 3-5 Desember 2023, melibatkan 1.426 responden, diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya