Berita

Tangkapan layar potensi kecurangan Pemilu 2024 versi LSI/Repro

Politik

LSI: 50,2 Persen Yakin Ada Peluang Kecurangan pada Pemilu 2024

MINGGU, 10 DESEMBER 2023 | 18:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, 50,2 persen publik menilai ada peluang terjadi kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Data itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam ekspos hasil survei, secara virtual, di Jakarta, Minggu (10/12).

"Berdasar data, lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadi kecurangan pada Pemilu 2024, Yang yakin sebanyak 50,2 persen," katanya.


Ditambahkan, hanya 19,7 persen responden yang menilai kecil kemungkinan terjadi kecurangan, dan 12,6 persen pilih tidak terjadi kecurangan.

"Dan 17,5 persen mengaku tidak tahu," imbuhnya.

Lalu, siapakah pihak yang paling potensial melakukan kecurangan, jawaban tertinggi adalah partai politik (Parpol), berjumlah 17,1 persen. Lalu tim sukses Capres-Cawapres 15,9 persen; penyelenggara Pemilu 13,6 persen; dan pihak Capres-Cawapres sendiri 4,2 persen.

Pemerintah daerah (Pemda) juga dinilai sebagai pihak yang potensi berbuat curang, angkanya 4 persen; pemerintah pusat 2,9 persen; Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2,3 persen; TNI dan Polri masing-masing 1,7 persen. Responden yang memilih faktor lain ada 2,3 persen, dan yang tak menjawab 34,2 persen.

LSI juga memotret pihak yang berpeluang melakukan kecurangan. Yakni Ganjar-Mahfud sebanyak 20,6 persen; Prabowo-Gibran 14,4 persen; dan Anies-Muhaimin 5,4 persen.

"Responden yang tak menjawab ada 59,6 persen," pungkas Djayadi Hanan.

Survei LSI dilakukan dalam rentang 3-5 Desember 2023, melibatkan 1.426 responden, diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya