Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Keamanan Teknologinya Diragukan Presiden Kosta Rika, China Protes

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves atas kemanan siber dan mata-mata China melalui teknologinya, mendapat tanggapan dari pihak Beijing.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/12), Kedutaan Besar China di San Jose mengecam sikap pemerintah tersebut sebagai tidak berdasar, dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara.

"China dengan tegas menolak semua tindakan kriminal," kata kedutaan China dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa negaranya juga menentang apa yang digambarkannya sebagai politisasi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/12).


Sebelumnya pada Rabu (6/12), Chaves berpendapat bahwa fokusnya adalah untuk meningkatkan keamanan nasional, dan menjelaskan mengapa perusahaan teknologi China, Huawei tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jaringan data seluler 5G di negara Amerika Tengah.

“Negara tempat Huawei bermarkas tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah kegiatan mata-mata,” kata Chaves kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah.

Perselisihan mengenai pengembangan jaringan seluler 5G di Kosta Rika – yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih kuat serta data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih tinggi – terjadi pada musim panas, ketika seorang komandan senior militer AS secara terbuka mempertanyakan kesesuaian Huawei.

Pada Agustus, Chaves menandatangani dekrit yang bertujuan untuk melarang perusahaan-perusahaan dari negara-negara berkembang 5G yang belum menyetujui konvensi kejahatan dunia maya internasional.

Larangan keputusan tersebut berlaku antara lain bagi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Brasil.

Saat ini Huawei menyediakan layanan telekomunikasi lainnya kepada pemerintah Kosta Rika, dan sedang menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi negara tersebut mengenai apakah perusahaannya diperlakukan tidak adil karena berbasis di China.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya