Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Keamanan Teknologinya Diragukan Presiden Kosta Rika, China Protes

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves atas kemanan siber dan mata-mata China melalui teknologinya, mendapat tanggapan dari pihak Beijing.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/12), Kedutaan Besar China di San Jose mengecam sikap pemerintah tersebut sebagai tidak berdasar, dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara.

"China dengan tegas menolak semua tindakan kriminal," kata kedutaan China dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa negaranya juga menentang apa yang digambarkannya sebagai politisasi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/12).


Sebelumnya pada Rabu (6/12), Chaves berpendapat bahwa fokusnya adalah untuk meningkatkan keamanan nasional, dan menjelaskan mengapa perusahaan teknologi China, Huawei tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jaringan data seluler 5G di negara Amerika Tengah.

“Negara tempat Huawei bermarkas tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah kegiatan mata-mata,” kata Chaves kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah.

Perselisihan mengenai pengembangan jaringan seluler 5G di Kosta Rika – yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih kuat serta data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih tinggi – terjadi pada musim panas, ketika seorang komandan senior militer AS secara terbuka mempertanyakan kesesuaian Huawei.

Pada Agustus, Chaves menandatangani dekrit yang bertujuan untuk melarang perusahaan-perusahaan dari negara-negara berkembang 5G yang belum menyetujui konvensi kejahatan dunia maya internasional.

Larangan keputusan tersebut berlaku antara lain bagi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Brasil.

Saat ini Huawei menyediakan layanan telekomunikasi lainnya kepada pemerintah Kosta Rika, dan sedang menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi negara tersebut mengenai apakah perusahaannya diperlakukan tidak adil karena berbasis di China.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya