Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Keamanan Teknologinya Diragukan Presiden Kosta Rika, China Protes

SABTU, 09 DESEMBER 2023 | 11:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves atas kemanan siber dan mata-mata China melalui teknologinya, mendapat tanggapan dari pihak Beijing.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (7/12), Kedutaan Besar China di San Jose mengecam sikap pemerintah tersebut sebagai tidak berdasar, dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dapat merusak hubungan ekonomi kedua negara.

"China dengan tegas menolak semua tindakan kriminal," kata kedutaan China dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa negaranya juga menentang apa yang digambarkannya sebagai politisasi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/12).


Sebelumnya pada Rabu (6/12), Chaves berpendapat bahwa fokusnya adalah untuk meningkatkan keamanan nasional, dan menjelaskan mengapa perusahaan teknologi China, Huawei tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jaringan data seluler 5G di negara Amerika Tengah.

“Negara tempat Huawei bermarkas tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah kegiatan mata-mata,” kata Chaves kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah.

Perselisihan mengenai pengembangan jaringan seluler 5G di Kosta Rika – yang dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih kuat serta data yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih tinggi – terjadi pada musim panas, ketika seorang komandan senior militer AS secara terbuka mempertanyakan kesesuaian Huawei.

Pada Agustus, Chaves menandatangani dekrit yang bertujuan untuk melarang perusahaan-perusahaan dari negara-negara berkembang 5G yang belum menyetujui konvensi kejahatan dunia maya internasional.

Larangan keputusan tersebut berlaku antara lain bagi perusahaan teknologi asal Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Brasil.

Saat ini Huawei menyediakan layanan telekomunikasi lainnya kepada pemerintah Kosta Rika, dan sedang menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi negara tersebut mengenai apakah perusahaannya diperlakukan tidak adil karena berbasis di China.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:13

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:08

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:07

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:56

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:49

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:44

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:39

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:28

Selengkapnya