PDIP Minta Publik Tak Mudah Digiring soal RUU DKJ

DPR RI didorong untuk mengedepankan aspek musyawarah dalam membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal ini untuk menyikapi adanya polemik penunjukkan langsung Gubernur Jakarta oleh Presiden atas pertimbangan DPRD yang termaktub dalam RUU DKJ tersebut.

“Konten RUU DKJ agar dimusyawarahkan lebih dalam lagi sebelum masuk ke pengambilan keputusan final (akhir). Kalau kemarin itu kan paripurna baru penetapan inisiatif DPR, jadi ini harus dikaji betul,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan pada Jumat (8/12).

Pantas mengatakan, musyawarah merupakan salah satu aspek demokrasi yang saat ini tengah dianut negara. Kata dia, terdapat beberapa model dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah.

Pertama musyawarah mufakat, kedua aklamasi dan ketiga voting. Untuk voting, para peserta harus menghormati keputusan yang diambil melalui perolehan suara terbanyak.

Pantas juga meminta khalayak untuk tidak mudah digiring dengan kabar yang ada, soal setuju atau tidaknya mengenai RUU DKJ. Saat ini RUU DKJ masih dibahas oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kalau esensinya (RUU DKJ) sudah dipelajari lalu ditolak yah nggak ada masalah. Tapi pahami dulu, ini jangan belum dengar dan tahu, tiba-tiba menolak,” kata Pantas.

Pantas mengaku menghormati keputusan paripurna bahwa RUU DKJ tersebut merupakan hasil inisiatif DPR RI. Lantaran masih rancangan, dia memandang masih ada celah bagi publik untuk memberikan masukan terkait RUU DKJ demi kebaikan.

“Prinsip demokrasi pancasila kita ini sangat membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk membicarakan semua poin-poin esensial dari RUU DKJ tersebut,” demikian Pantas yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini.