Berita

Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo/Ist

Nusantara

Plh Dirjen Bina Pemdes La Ode: P3PD Jadi Legacy Pemerintahan Desa

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 20:01 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) akan menjadi legacy (warisan) bagi pemerintahan desa. Saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265.

"Apa yang sudah kita dapat akan diteruskan kepada lainnya, sehingga menjadi legacy. P3PD ini akan jadi legacy untuk pemerintahan desa," katanya, saat membuka Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD Regional 2, secara zoom, di Jakarta, Jumat (08/12). Acara dilaksanakan di Swiss Bell, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ia juga menjelaskan, P3PD seharusnya dilaksanakan pada 2020, namun karena terjadi penyebaran virus Covid-19, program itu baru bisa dijalankan pertengahan 2022.


"Di sisa waktu 2024 ini, mudah-mudahan outputnya positif, meskipun bisa dilakukan penyempurnaan. Sekarang ini untuk menyempurnakan, memantapkan exit strategi untuk P3PD 2024," tuturnya.

Lebih lanjut dia juga menambahkan, P3PD sangat berkorelasi untuk memperbaiki pelayanan di desa, menumbuhkan ekonomi kreatif, mengantisipasi bencana alam, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan pentingnya identifikasi program-program daerah, supervisi di daerah, dan menggunakan Monev (monitor dan evaluasi) P3PD.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Pemdes, Simon Makarios Aruan, menyatakan, kegiatan itu digelar untuk mengetahui output para pelaku P3PD, merumuskan strategi supervisi dan pengendalian P3PD di daerah, dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama.

Peserta pada kegiatan workshop terdiri dari peserta pusat, yang meliputi unsur-unsur komponen 1,2, dan 3 P3PD, sekretariat CPMU P3PD, dan National Management Consultant (NMC);

Sedangkan peserta daerah meliputi unsur-unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Tenaga Ahli Regional Management  Consultant, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi dan Balai Bina Pemerintahan Desa.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya