Berita

Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P Bolombo/Ist

Nusantara

Plh Dirjen Bina Pemdes La Ode: P3PD Jadi Legacy Pemerintahan Desa

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 20:01 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, menyatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) akan menjadi legacy (warisan) bagi pemerintahan desa. Saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265.

"Apa yang sudah kita dapat akan diteruskan kepada lainnya, sehingga menjadi legacy. P3PD ini akan jadi legacy untuk pemerintahan desa," katanya, saat membuka Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD Regional 2, secara zoom, di Jakarta, Jumat (08/12). Acara dilaksanakan di Swiss Bell, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ia juga menjelaskan, P3PD seharusnya dilaksanakan pada 2020, namun karena terjadi penyebaran virus Covid-19, program itu baru bisa dijalankan pertengahan 2022.


"Di sisa waktu 2024 ini, mudah-mudahan outputnya positif, meskipun bisa dilakukan penyempurnaan. Sekarang ini untuk menyempurnakan, memantapkan exit strategi untuk P3PD 2024," tuturnya.

Lebih lanjut dia juga menambahkan, P3PD sangat berkorelasi untuk memperbaiki pelayanan di desa, menumbuhkan ekonomi kreatif, mengantisipasi bencana alam, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan pentingnya identifikasi program-program daerah, supervisi di daerah, dan menggunakan Monev (monitor dan evaluasi) P3PD.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Pemdes, Simon Makarios Aruan, menyatakan, kegiatan itu digelar untuk mengetahui output para pelaku P3PD, merumuskan strategi supervisi dan pengendalian P3PD di daerah, dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama.

Peserta pada kegiatan workshop terdiri dari peserta pusat, yang meliputi unsur-unsur komponen 1,2, dan 3 P3PD, sekretariat CPMU P3PD, dan National Management Consultant (NMC);

Sedangkan peserta daerah meliputi unsur-unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Tenaga Ahli Regional Management  Consultant, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi dan Balai Bina Pemerintahan Desa.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya