Berita

Diskusi bertajuk "Kemunduran Demokrasi, Nepotisme, Dinasti Politik, dan Pelanggaran HAM Berat Tanpa Pengadilan", di Unika Atmajaya, Jakarta/Ist

Politik

Meski Berbeda dengan Orba, Pembungkaman Aktivis Juga Terjadi di Era Jokowi

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meski tidak sama dengan era Orde Baru, pembungkaman pada era Presiden Joko Widodo selama 9 tahun memimpin juga massif terjadi.

Begitu dikatakan sastrawan Okky Madasari, dalam diskusi bertajuk "Kemunduran Demokrasi, Nepotisme, Dinasti Politik, dan Pelanggaran HAM Berat Tanpa Pengadilan", di Unika Atmajaya, Jakarta.

Diskusi itu digelar kerjasama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional dan Hari Anti Korupsi.


"Pembungkaman kritik polanya mungkin agak berbeda seperti zaman Orba. Kalau zaman Orba mungkin sudah diculik, dipenjara atau dibuang ke Pulau Buru," ujar Okky dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Tetapi, kata Okky, di zaman Jokowi, tidak sedikit aktivis diintimidasi dan dipersekusi.

"Mereka ditangkap, diperiksa di kepolisian meski kemudian dilepaskan setelah satu kali 24 jam," tuturnya.

Lanjutnya, tidak sedikit aktivis yang mengalami intimidasi dari aparat terhadap aktivitas mereka. Sehingga, mereka tidak lagi berani atau mau berbicara lantang di depan publik.

"Inilah yang kita sebut sebagai pembungkaman," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya