Berita

Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Achmad Rizali/Net

Politik

NU Circle: Presiden Jokowi Harus Keluarkan Perppu Darurat Pendidikan Nasional

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 19:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional. Presiden Jokowi juga diharapkan segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.  

Begitu dikatakan Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Achmad Rizali, menanggapi hasil penilaian program pelajar internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA) untuk Indonesia, yang semakin menunjukkan kondisi darurat pendidikan nasional.

Dikatakan Achmad Rizali, kompetensi literasi membaca, numerasi dan sains siswa Indonesia semakin memburuk. Situasi ini sangat berpengaruh terhadap indeks modal manusia Indonesia atau Human Capital Index (HCI) yang mengukur produktivitas manusia hingga 18 tahun ke depan.


"Melihat hasil PISA, sudah saatnya Presiden Jokowi lebih peduli pada pendidikan nasional," ujar Achmad Rizali, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12).

"Harus ada kebijakan cepat dan revolusioner semacam Perppu dan Inpres untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, mulai dari tingkat yang paling mendasar," imbuhnya.

Seperti diketahui, hasil PISA Indonesia tahun 2022 baru saja dikeluarkan Desember 2023. Skor PISA untuk literasi membaca siswa Indonesia turun dari 371 (tahun 2018)  menjadi 359 (tahun 2022).

Begitu juga skor kompetensi matematika siswa Indonesia turun dari 379 (tahun 2018) menjadi 366 (tahun 2022). Kompetensi sains juga turun dari 389 (2018) menjadi 383 (2022).

Selama 20 tahun Indonesia mengikuti tes asesmen yang dilakukan negara maju (OECD), skor Indonesia tidak bergerak dari level terendah yaitu level 1 dan 2. Sekitar 82 persen siswa Indonesia berada di level 1, yang artinya buta secara  fungsional baik dalam literasi membaca maupun matematika.

Disampaikan Achmad, situasi ini jika tidak diperbaiki, akan mengganggu keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan indeks modal manusia Indonesia mencapai 73 persen pada tahun 2045. Saat ini, HCI Indonesia 54 persen (2020).

"Sangat mustahil Indonesia bisa mencapai HCI 73 persen ketika semua kinerja pendidikan tidak menunjukkan perbaikan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya