Berita

Politisi Muda Golkar, Firman Mulyadi/Ist

Politik

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Politisi Muda Golkar Buka Ruang Konsultasi

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kasus kekerasan anak dan perempuan di Cianjur mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir seiring berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur.

Berdasarkan data dari UPTD PPA DPPKBP3A, tercatat total ada 151 kasus kekerasan anak dan perempuan periode 2022 hingga 2023 berjalan.

Advokat Publik Firman Mulyadi mengatakan, perlu juga bagi lembaga-lembaga hukum terkait agar bersama-sama mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cianjur.


"Saya membaca di tahun 2022 total ada 65 kasus yang terakomodir, dengan rincian 36 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan 29 kasus kekerasan terhadap anak (KTA). 2023 ada 86 kasus, 55 kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan 31 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)," ungkap Firman Mulyadi yang juga politisi muda Golkar dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Kemudian, berdasarkan data kasus di tahun 2022 berasal dari 19 Kecamatan yang warganya yang melaporkan. Sedangkan di tahun 2023 ada di 24 Kecamatan.

"Sangat miris tentunya, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang pesat. Adapun jenis-jenis kasusnya beragam, mulai dari kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pencabulan, tindak pidana perdagangan orang, penelantaran, pelecehan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan kasus-kasus lainnya," jelasnya..

Firman pun mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk melapor kepada lembaga pemerintah terkait, mengingat hal tersebut merupakan hak dari masyarakat yang mana mendapatkan bantuan konseling dan hukum dari Pemerintah.

Begitu juga masyarakat dapat melapor ke Yayasan Lembaga bantuan Hukum Suryakancana Cianjur, dimana saya sebagai pendiri dari YLBH Suryakancana tersebut

"Selain melapor ke DPPKBP3A, masyarakat pun bisa datang atau menghubungi lembaga bantuan hukum yang saya kelola. Kami menerima layanan hotline (Pelayanan urusan perempuan anak) ke nomor 0895404891020," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya