Berita

Ilustrasi Foto: Balaikota DKI Jakarta/RMOL

Politik

Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Agenda Terselubung Pengusung Sistem Pemilu Tertutup

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan DPR RI mengenai mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk presiden dianggap sebagai penyusupan agenda politik segelintir orang. Khususnya, pihak-pihak yang menginginkan sistem pemilu berlangsung tertutup.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, di DPR RI hanya minoritas fraksi yang sepakat dengan usulan sistem penunjukkan gubernur DKI Jakarta oleh presiden, dan masuk ke dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

"Kalau gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPRD, itu artinya mekanisme pemilihannya sebenarnya mundur, dan merupakan penyusupan agenda segelintir orang di DPR," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/12).


Menurutnya, daerah dengan format khusus dan istimewa seharusnya tidak selalu dimaknai khusus dari segi sistem pemerintahan, termasuk wilayah DKI Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara pasca dipindah ke Kalimantan Timur.

"Kecuali kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada di Yogyakarta dan Aceh, itu beda lagi, karena histori dan kearifan lokalnya berbeda," sambungnya berpendapat.

Di samping itu, dia juga memandang usulan mekanisme pemilihan gubernur DKI Jakarta oleh presiden malah akan memperparah proses demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terbuka.

Sebab dalam praktik pilkada di DKI Jakarta selama ini, dia mengetahui pemilihan secara terbuka hanya dilakukan untuk gubernur, tidak dengan walikota-walikota yang ada di wilayah DKI Jakarta yang ditunjuk oleh gubernur terpilih.

"Sehingga kalau gubernur dipilih presiden, ini kita kembali lagi ke sistem pemilihan proporsional tertutup. Bau-baunya begitu," tutur magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Oleh karenanya, sosok yang kerap disapa Biran tersebut mempertanyakan alasan mendasar dan urgensi perubahan pemilihan gubernur DKI Jakarta yang diusulkan minoritas kelompok di DPR.

"Karena gubernur di Jakarta bahkan walikotanya seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, agar Jakarta yang rencananya akan sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi pasca perpindahan ibukota tetap mendapatkan pengawasan kedaulatan rakyat," demikian Biran menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya