Berita

Ilustrasi Foto: Balaikota DKI Jakarta/RMOL

Politik

Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Agenda Terselubung Pengusung Sistem Pemilu Tertutup

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan DPR RI mengenai mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk presiden dianggap sebagai penyusupan agenda politik segelintir orang. Khususnya, pihak-pihak yang menginginkan sistem pemilu berlangsung tertutup.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, di DPR RI hanya minoritas fraksi yang sepakat dengan usulan sistem penunjukkan gubernur DKI Jakarta oleh presiden, dan masuk ke dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

"Kalau gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPRD, itu artinya mekanisme pemilihannya sebenarnya mundur, dan merupakan penyusupan agenda segelintir orang di DPR," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/12).

Menurutnya, daerah dengan format khusus dan istimewa seharusnya tidak selalu dimaknai khusus dari segi sistem pemerintahan, termasuk wilayah DKI Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara pasca dipindah ke Kalimantan Timur.

"Kecuali kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada di Yogyakarta dan Aceh, itu beda lagi, karena histori dan kearifan lokalnya berbeda," sambungnya berpendapat.

Di samping itu, dia juga memandang usulan mekanisme pemilihan gubernur DKI Jakarta oleh presiden malah akan memperparah proses demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terbuka.

Sebab dalam praktik pilkada di DKI Jakarta selama ini, dia mengetahui pemilihan secara terbuka hanya dilakukan untuk gubernur, tidak dengan walikota-walikota yang ada di wilayah DKI Jakarta yang ditunjuk oleh gubernur terpilih.

"Sehingga kalau gubernur dipilih presiden, ini kita kembali lagi ke sistem pemilihan proporsional tertutup. Bau-baunya begitu," tutur magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Oleh karenanya, sosok yang kerap disapa Biran tersebut mempertanyakan alasan mendasar dan urgensi perubahan pemilihan gubernur DKI Jakarta yang diusulkan minoritas kelompok di DPR.

"Karena gubernur di Jakarta bahkan walikotanya seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, agar Jakarta yang rencananya akan sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi pasca perpindahan ibukota tetap mendapatkan pengawasan kedaulatan rakyat," demikian Biran menambahkan.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Pakar Jelaskan Perbedaan Asuransi TPL dengan Jasa Raharja

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:57

Lupa PDIP, Ribka Tjiptaning: Jokowi Harus Ketemu Saya Biar Normal

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:26

CEO CrowdStrike Minta Maaf Bikin Microsoft Lumpuh

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:58

Jelang Debutnya di 2025, EV Pertama Ferrari Sudah Diuji Ribuan Mil

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:48

Anggota DPA Harus Merepresentasikan Daerah

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:47

Buruh Tolak Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:31

Harga Minyak Akhir Pekan Ditutup Lemah, Lebih dari 2 Dolar AS

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:22

Nekat Bawa Ganja, Dua Pria Tanjung Priok Terancam 15 Tahun Bui

Sabtu, 20 Juli 2024 | 14:05

PDIP: Kudatuli Bikin Anak Tukang Kayu Bisa jadi Presiden

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:49

Saham CrowdStrike Anjlok 11 Persen Usai Bikin Microsoft Down

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:41

Selengkapnya