Berita

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo/RMOL

Politik

Lempar Isu Dua Elite Parpol Terlibat Korupsi Kementan, SYL Mau Balas Dendam?

JUMAT, 08 DESEMBER 2023 | 11:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Informasi mengenai keterlibatan dua elite partai politik (parpol) dalam kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian, dianggap sebagai upaya balas dendam mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengamat politik dan pemerintahan dari Citra Institute, Efriza menilai, dugaan keterlibatan dua elite parpol yang diungkap kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen, adalah sesuatu yang tidak wajar karena disampaikan di luar proses persidangan.

Karenanya, dia menganggap SYL sengaja mengungkap adanya dua oknum di parpol berbeda terlibat dalam kasus hukum yang menjeratnya, karena punya motif politik.


Apalagi, Efriza mendapati pernyataan kuasa hukum SYL menyebutkan, keterlibatan dua elite parpol ada kaitannya dengan penundaan pemilu, apabila nama mereka diungkap ke publik.

"Ini adalah bentuk intervensi, bahkan bentuk permainan politik dalam penjerumusan kasus hukum. Jika terkait pemilu, maka oknum ini punya pengaruh terhadap istana," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/12).

Meski nama dua elite parpol itu tidak disebut pihak SYL, Efriza meyakini SYL tengah memberikan kesan membalas dendam kepada pihak-pihak yang membuatnya menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi.

Bahkan, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, manuver SYL dengan mengungkap dugaan keterlibatan dua elite parpol, punya keterkaitan dengan Pilpres 2024.

"Sebab jika berbicara pemilu, maka kasus ini (dugaan korupsi SYL di Kementan) layaknya sebuah bangunan rancangan menuju pemilu, dalam upaya proses berkoalisi, maupun momentum menjelang terwujudnya pasangan calon presiden dan wakil presiden," tuturnya.

"Oleh sebab itu, kasus ini harus diungkap. Fakta-fakta penyelidikan, harus mengejar maksud dari komentar tersebut. Bahkan, di persidangan harus terungkap," demikian Efriza.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya