Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, La Ode Ahmad P Bolombo/Ist
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting bagi aparatur pemerintahan desa, untuk mewujudkan tumbuh kembang desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), La Ode Ahmad P Bolombo, saat menutup Pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara daring, Rabu (6/12).
Kegiatan kali ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD), khususnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Dalam sambutannya, La ode menyatakan, perhatian pemerintah kepada desa begitu besar, dibuktikan dengan adanya distribusi pemerataan melalui pengalokasian Dana Desa sejak 2015.
"Sebanyak Rp500 triliun lebih yang digelontorkan untuk mendukung percepatan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat di pedesaan," katanya.
Karena itu, La Ode meminta peserta yang sudah mengikuti tidak berhenti setelah pelatihan ini. Mereka dapat menjadi konsultan bagi desa masing-masing, agar dapat menyalurkan ilmu yang didapat untuk penguatan belanja desa, juga tata kelola desa, agar desa menjadi
smart village."Semua modernitas yang ada di kota kita bawa ke desa, dan kembali ke desa. Saya sepakat dengan itu. Itulah hakekat tujuan hidup kita. Kita dapatkan di
happy village," katanya.
La Ode juga menambahkan, ujung dari tujuan kegiatan peningkatan kapasitas adalah untuk mendukung perkembangan desa melalui Prodeskel, dan Desa Presisi.
"Desa Presisi itu desa yang menampilkan kondisi atau gambar aktual di desanya. Tidak ada lagi persoalan data, tidak ada lagi persoalan kondisi-kondisi dalam pendataan, atau pencacahan desa. Tentu dengan cara-cara update dan akurat, menggunakan namanya DPM (
drone participatory mapping), artinya ada kombinasi antara dimensi spasial digitalize, numerator atau sensus, dengan partisipasi warga," rincinya.
La Ode juga mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi NTT dan peserta dari kabupaten/kota yang ikut menyukseskan kegiatan pelatihan ini, dengan persentase kehadiran di atas 90 persen.
Meski kondisi wilayah Provinsi NTT merupakan kepulauan, ternyata tidak menyurutkan semangat mengikuti pelatihan.
