FORMAT baru debat Pilpres 2024, dimana pasangan Capres-Cawapres akhirnya diberi kesempatan mengeksplorasi gagasan dan pandangan mereka secara terpisah, patut diapresiasi.
Hal itu memberi keleluasaan bagi Cawapres untuk tampil independen dalam menunjukkan kapasitas dan gagasan, mengingat kapasitas Cawapres juga harus setara dengan Capres yang secara konstitusional harus siap menggantikan peran ketika ada halangan tetap maupun temporer.
Kendati demikian, keberadaan Capres yang tetap mendampingi Cawapres saat berdebat memang bisa dipersepsikan sebagai wujud kebersamaan dan persatuan di antara para Paslon, namun hal itu seolah membuat Cawapres tampil kurang mandiri dan tetap berada di bawah bayang-bayang Capres.
Alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur dan negosiasi kepentingan, tak lepas dari besarnya dampak politik dari proses debat Pilpres terhadap peluang kemenangan pasangan Capres-Cawapres.
Berkaca dari Pilpres 2004 hingga 2019, debat Pilpres bisa membentuk persepsi publik terkait kecakapan, kredibilitas, dan kapasitas Capres-Cawapres yang berkontestasi.
Bahkan, kemenangan dalam debat Pilpres bisa mengubah peta basis dukungan politik, terutama di segmen kelas menengah terdidik dan masyarakat secara umum yang menjadi elemen
swing voters dan
undecided voters.Hal itu dibuktikan dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2014, dimana elektabilitas SBY dan Jokowi mampu melampaui elektabilitas lawan (
crossing), yakni Megawati dan Prabowo, ketika SBY dan Jokowi bisa meyakinkan publik dengan kesiapan dan penguasaan isu-isu strategis serta kebijakan publik dalam proses debat Pilpres.
Kemenangan debat Pilpres yang notabene merupakan bagian dari operasi serangan udara, terbukti efektif mampu menghancurkan basis-basis pertahanan dukungan politik yang selama ini dikonsolidasikan lewat "operasi serangan darat", laiknya kampanye tatap muka hingga
door to door.
Karena itu, semua pasangan Capres-Cawapres harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan optimal.
Sekali terjadi kekeliruan argumen atau sekadar
slip of tongue, otomatis akan digoreng habis dan dimanfaatkan lawan politik untuk mendegradasi kredibilitas politik dan elektoralnya.
Ke depan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral dan independen harus memastikan bahwa debat Pilpres berjalan secara adil. Karena itu, netralitas moderator debat dan kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan dalam debat harus dijaga betul.
Jangan sampai ada pihak yang merasa dirinya dirugikan adanya dugaan-dugaan ketidaknetralan terkait proses, aktor yang terlibat dan juga materi debat.
*Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina; Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic)
