Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Tolak Usul Debat Pakai Bahasa Inggris, Hasto: jangan Ubah Kultur Bangsa

KAMIS, 07 DESEMBER 2023 | 06:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris ditolak mentah-mentah oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dia berharap debat capres-cawapres nanti tetap menggunakan bahasa Indonesia.
 
"Kita inikan ada Sumpah Pemuda, mereka lupa itu dengan Sumpah Pemuda, sehingga kita lihat Jepang maju dengan kultur Jepang, Tiongkok maju dengan kultur Tiongkok, Korsel sampai kemudian ada Korea Pop itu maju dengan kultur dari setiap bangsa," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12).

Menurut Hasto, pihak yang mengusulkan debat menggunakan bahasa Inggris lupa akan jati diri bangsa. Ditegaskan Hasto, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan.


"Jadi jangan ubah kultur bangsa ini hanya dengan kemudian melupakan jati diri kita. Ingat bahwa dengan bahasa persatuan kita ini, Indonesia mampu mengikatkan diri di dalam proses komunikasi lahir batin dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa dibeda-bedakan," tuturnya.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Alasannya, calon yang nanti terpilih harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional dan menguasai isu geopolitik.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

"Jadi kami usulkan agar diadakan saja debat dalam bahasa Inggris, baik untuk capres maupun cawapres, gabungan ataupun sendiri-sendiri, kami siap. Ini sekaligus untuk menepis narasi-narasi yang mengatakan kami tidak siap berdebat. Kami siap dalam format apapun, bahkan dalam bahasa Inggris," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya