PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/Net
Sebanyak 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan tercatat bermasalah.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I tahun 2023, ada 11 BUMN bermasalah, dengan rincian 10 objek pemeriksaan (BUMN) sesuai kriteria dengan pengecualian. Sementara 1 BUMN tidak sesuai kriteria.
Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022. Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan untuk mendukung Program Prioritas nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya kegiatan prioritas iklim usaha, investasi, dan reformasi ketenagakerjaan.
Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 sebagaimana diunggah BPK RI, BUMN dimaksud di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas)/PT PGN, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)/PT Telkom, hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk/PT Waskita.
PT PLN belum sepenuhnya menerapkan tarif layanan khusus (L) sesuai Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium. Tarif yang dikenakan saat ini menggunakan tarif reguler, ditambah nilai layanan premium.
"Ini mengakibatkan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021," demikian laporan yang dikutip dari IHPS I Tahun 2023 BPK RI, Rabu (6/12).
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PT PLN untuk segera menerapkan tarif kepada pelanggan premium secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan lain, PT Telkom belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sampai Desember 2022 sebesar Rp459,29 miliar dari anak perusahaannya, PT PINS atas pinjaman melalui
bridge financing tahun 2018.
Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program sinergi
new sales broadband Telkomsel yang diusulkan PT TMI.
Selain itu, PT PINS belum memperoleh pembayaran dari
customer atas penjualan
e-voucher dan
handset pada program
new sales broadband tahun 2019 dengan sisa piutang sebesar Rp295,60 miliar, dan diketahui perusahaan mitra dan customer terafiliasi dengan PT TMI sehingga terdapat kemungkinan konflik kepentingan.
"Akibatnya, PT Telkom menanggung kerugian sebesar Rp459,29 miliar atas dana
bridge financing yang belum dibayar PINS. PINS menanggung kerugian keuangan sebesar Rp295,60 miliar atas pembayaran yang belum diterima dari customer," demikian dikutip dari laporan BPK RI.
Selain PT PLN dan PT Telkom, BUMN dan anak perusahaan BUMN lain yang bermasalah yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas)/PT PGN; PT Pertamina (Persero); PT Waskita Karya (Persero); PT Bio Farma; hingga PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA yang merupakan anak perusahaan PT Semen Padang.
