Berita

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12)/RMOL

Politik

Jika Format Debat Berubah, Hasto Khawatir Muncul Kesan KPU Tidak Independen

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 18:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap KPU RI tak merubah format debat capres-cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, belakangan diketahui tidak ada sesi khusus debat cawapres, yang ada debat cawapres tetapi didampingi capres.

“Kita taat pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya, karena ini sudah menjadi kultur di dalam debat. Bahwa debat itu dilakukan oleh dua kali capres, dua kali cawapres, dan kemudian satu pasangan,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Hasto, jika format debat diubah, maka KPU RI selaku penyelenggara pemilu akan dianggap tidak lagi independen oleh rakyat Indonesia.


“Ketika aturan berubah di tengah jalan, nanti terkesan KPU tidak independen,” tegas Sekjen DPP PDIP ini.

Sebab, kata Hasto, masyarakat menunggu gagasan orisinil dari para calon pemimpinnya kelak. Baik itu capres maupun cawapres. Keduanya harus mengejawantahkan apa yang menjadi visi misi dan programnya untuk Indonesia.

“Ya kami mengharapkan tetap, karena itu peraturan yang sudah ada, sehingga dengan antusiasme masyarakat untuk menunggu seluruh gagasan yang akan disampaikan oleh capres dan cawapres,” pungkasnya.

Pada hari ini, KPU RI menggelar rapat membahas teknis debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) secara tertutup bersama tim kampanye dari ketiga pasangan kandidat Pilpres 2024.

"Pada hari ini kami melangkah lebih maju lagi, detail, setidaknya ada 5 hal. Kita bahas bersama supaya dapat format yang pas sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Ketua KPU RI, Hasyim Asyari membuka rapat di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya