Berita

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12)/RMOL

Politik

Jika Format Debat Berubah, Hasto Khawatir Muncul Kesan KPU Tidak Independen

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 18:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap KPU RI tak merubah format debat capres-cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, belakangan diketahui tidak ada sesi khusus debat cawapres, yang ada debat cawapres tetapi didampingi capres.

“Kita taat pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya, karena ini sudah menjadi kultur di dalam debat. Bahwa debat itu dilakukan oleh dua kali capres, dua kali cawapres, dan kemudian satu pasangan,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Hasto, jika format debat diubah, maka KPU RI selaku penyelenggara pemilu akan dianggap tidak lagi independen oleh rakyat Indonesia.


“Ketika aturan berubah di tengah jalan, nanti terkesan KPU tidak independen,” tegas Sekjen DPP PDIP ini.

Sebab, kata Hasto, masyarakat menunggu gagasan orisinil dari para calon pemimpinnya kelak. Baik itu capres maupun cawapres. Keduanya harus mengejawantahkan apa yang menjadi visi misi dan programnya untuk Indonesia.

“Ya kami mengharapkan tetap, karena itu peraturan yang sudah ada, sehingga dengan antusiasme masyarakat untuk menunggu seluruh gagasan yang akan disampaikan oleh capres dan cawapres,” pungkasnya.

Pada hari ini, KPU RI menggelar rapat membahas teknis debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) secara tertutup bersama tim kampanye dari ketiga pasangan kandidat Pilpres 2024.

"Pada hari ini kami melangkah lebih maju lagi, detail, setidaknya ada 5 hal. Kita bahas bersama supaya dapat format yang pas sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Ketua KPU RI, Hasyim Asyari membuka rapat di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya