Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/12)/RMOL

Politik

Fraksi PDIP Setujui RUU DKJ, Hasto Tegaskan Suara Rakyat yang Terpenting

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 17:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP turut menyoroti Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang resmi menjadi usul inisiatif DPR. RUU itu menjadi polemik karena di dalamnya diatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI, alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, aspirasi rakyat harusnya didengar dan Gubernur Jakarta tetap harus dipilih oleh rakyat.

“Bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya, sehingga keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan. Keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan dengan merubah suatu UU,” tegasnya kepada wartawan di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/12).

Atas dasar itu, Hasto menegaskan bahwa pihaknya tetap menginginkan agar Pilkada Jakarta tetap digelar secara langsung dan rakyat bisa memilih calon pemimpinnya kelak.

“Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu, ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.

Saat disinggung mengenai sikap Fraksi PDIP yang justru menyetujui RUU DKJ di DPR, Hasto mengatakan hal itu merupakan dinamika politik yang terjadi. Namun yang pasti, untuk saat ini PDIP menginginkan agar Pilkada Jakarta tetap dilakukan.

“Jadi kan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi, sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi, itu pedoman kita terpenting adalah suara rakyat, rakyat ingin agar Gubernur di DKI itu dapat dipilih,” pungkasnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menuai polemik. Itu lantaran pada Pasal 10 Bab IV RUU DKJ menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk oleh presiden. Dengan kata lain, tidak ada pilkada di Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan RUU DKJ untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR RI menyetujui RUU DKJ tersebut, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara Fraksi PKS menolak pengesahan RUU tersebut.

Pengesahan diambil dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/12).

Populer

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta

Minggu, 25 Februari 2024 | 16:53

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

Kasus Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta Naik ke Tahap Penyidikan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 00:19

9 Caleg DPRD DKI Ini Berpeluang Lolos dari Dapil Jakarta 2

Selasa, 27 Februari 2024 | 14:06

Caleg PKS Dominasi Perolehan Suara Dapil Jakarta 6, PDIP Melempem

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:23

Dasco Yakin Parpol Bakal Gabung Bersama Prabowo-Gibran

Rabu, 21 Februari 2024 | 20:05

UPDATE

Ujang Komarudin: Pj Bupati Muara Enim jangan Anti Kritik

Jumat, 01 Maret 2024 | 20:03

Wamendag Jerry Ajak Anak-Anak Muda Promosi Produk Lokal

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:53

Survei: 82 Persen Puas dengan Pemilu 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:47

Anies Tak Tergoda Kembali jadi Gubernur Jakarta

Jumat, 01 Maret 2024 | 19:27

Surat Suara di Seri Begawan Nyaris Hangus karena Ditinggal Salat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:55

Cegah Bullying, Zita Anjani Dorong Penerapan Pendidikan Positif Ala Finlandia

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:53

Fraksi PAN Segera Bahas Putusan MK Soal PT 4 Persen

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:39

Pertamina Jamin Stok BBM dan Avtur Aman Jelang Grand Prix F1 Powerboat

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:19

BPOM Temukan 'Obat Kuat' Pria Berbahaya Asal Malaysia

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:41

Demo Hak Angket di DPR Bubar Tanpa Gejolak

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:22

Selengkapnya