Berita

Ilustrasi pemilu/RMOL

Politik

DPT Pemilu 2024 Bobol, Hasil Rekapitulasi Suara Berpotensi Tak Aman

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibobol hacker dengan anonim Jimbo, memunculkan keraguan di publik terhadap hasil penghitungan suara.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai luntur, akibat data pemilih bisa bocor.

"Berkembang asumsi di masyarakat, bahwa jika data pemilih saja bisa dibobol, maka sangat potensial hasil rekapitulasi suara juga bisa dibobol," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/12).


Magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, kebocoran 204,8 juta data pemilih akan melahirkan kecurigaan dari publik.

"Pembobolan data ini akan melahirkan rasa saling curiga antara peserta pemilu, saling tuduh tidak netral, curang dan lain-lain," kata pengamat politik yang akrab disapa Biran itu.

Tak cuma cuma itu, menurut Biran, kebocoran DPT juga bisa memunculkan kecurigaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu.

"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," sambungnya.

Menurut penulis buku berjudul Komunikasi Politik 7 Presiden RI itu, yang paling berbahaya akibat pembobolan data pemilih Pemilu Serentak 2024 adalah penggiringan isu kecurangan pemilu.

"Peretasan website KPU RI ini akan semakin mengafirmasi penggiringan isu netralitas dan kecurangan pemilu yang massif belakangan ini. Legitimasi hasil pemilu bisa diragukan, bahkan tingkat ekstremnya peserta pemilu yang tidak puas, tidak akan menerima hasil pemilu," ucapnya.

"Dan ini akan mencoreng legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, siapapun pemimpin yang lahir dari penyelenggaran pemilu yang tidak profesional dan berintegritas, akan dicap cacat legitimasi," demikian Biran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya