Berita

Ilustrasi pemilu/RMOL

Politik

DPT Pemilu 2024 Bobol, Hasil Rekapitulasi Suara Berpotensi Tak Aman

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibobol hacker dengan anonim Jimbo, memunculkan keraguan di publik terhadap hasil penghitungan suara.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai luntur, akibat data pemilih bisa bocor.

"Berkembang asumsi di masyarakat, bahwa jika data pemilih saja bisa dibobol, maka sangat potensial hasil rekapitulasi suara juga bisa dibobol," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/12).


Magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, kebocoran 204,8 juta data pemilih akan melahirkan kecurigaan dari publik.

"Pembobolan data ini akan melahirkan rasa saling curiga antara peserta pemilu, saling tuduh tidak netral, curang dan lain-lain," kata pengamat politik yang akrab disapa Biran itu.

Tak cuma cuma itu, menurut Biran, kebocoran DPT juga bisa memunculkan kecurigaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu.

"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," sambungnya.

Menurut penulis buku berjudul Komunikasi Politik 7 Presiden RI itu, yang paling berbahaya akibat pembobolan data pemilih Pemilu Serentak 2024 adalah penggiringan isu kecurangan pemilu.

"Peretasan website KPU RI ini akan semakin mengafirmasi penggiringan isu netralitas dan kecurangan pemilu yang massif belakangan ini. Legitimasi hasil pemilu bisa diragukan, bahkan tingkat ekstremnya peserta pemilu yang tidak puas, tidak akan menerima hasil pemilu," ucapnya.

"Dan ini akan mencoreng legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, siapapun pemimpin yang lahir dari penyelenggaran pemilu yang tidak profesional dan berintegritas, akan dicap cacat legitimasi," demikian Biran.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya