Berita

Ilustrasi pemilu/RMOL

Politik

DPT Pemilu 2024 Bobol, Hasil Rekapitulasi Suara Berpotensi Tak Aman

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibobol hacker dengan anonim Jimbo, memunculkan keraguan di publik terhadap hasil penghitungan suara.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai luntur, akibat data pemilih bisa bocor.

"Berkembang asumsi di masyarakat, bahwa jika data pemilih saja bisa dibobol, maka sangat potensial hasil rekapitulasi suara juga bisa dibobol," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/12).


Magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, kebocoran 204,8 juta data pemilih akan melahirkan kecurigaan dari publik.

"Pembobolan data ini akan melahirkan rasa saling curiga antara peserta pemilu, saling tuduh tidak netral, curang dan lain-lain," kata pengamat politik yang akrab disapa Biran itu.

Tak cuma cuma itu, menurut Biran, kebocoran DPT juga bisa memunculkan kecurigaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu.

"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," sambungnya.

Menurut penulis buku berjudul Komunikasi Politik 7 Presiden RI itu, yang paling berbahaya akibat pembobolan data pemilih Pemilu Serentak 2024 adalah penggiringan isu kecurangan pemilu.

"Peretasan website KPU RI ini akan semakin mengafirmasi penggiringan isu netralitas dan kecurangan pemilu yang massif belakangan ini. Legitimasi hasil pemilu bisa diragukan, bahkan tingkat ekstremnya peserta pemilu yang tidak puas, tidak akan menerima hasil pemilu," ucapnya.

"Dan ini akan mencoreng legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, siapapun pemimpin yang lahir dari penyelenggaran pemilu yang tidak profesional dan berintegritas, akan dicap cacat legitimasi," demikian Biran.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya