Berita

Mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara), di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari/Net

Politik

Selamatkan Demokrasi dari Oligarki, Mahasiswa Sultra Gelar Mimbar Bebas

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 09:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persoalan pelanggaran HAM dan dinasti politik, menjadi tema besar mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara), di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari.

Mahasiswa yang berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa serta perwakilan masyarakat, kompak mengenakan topeng dan membawa pamflet "Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM".

Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto, menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja sekarang ini.


Ardyanto mengatakan, Pilpres 2024 saat ini mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Terutama, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.

"Mahasiswa dan Rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi," ujar Ardyanto dalam keterangannya, Rabu (6/12).

Melihat kondisi itu, lanjutnya, Amara mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pertama, kata dia, menolak politik dinasti. Kedua, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani.

"Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya