Berita

Disabilitas dialog bersama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12)/Ist

Politik

Ganjar Janjikan Kemudahan Akses Pendidikan bagi Disabilitas

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 16:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belum merata di setiap provinsi disuarakan dalam dialog bersama Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, di Loka Bina Karya, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12).

Pada pertemuan itu, Ganjar mendapat keluhan dari seorang penyandang disabilitas bernama Umar Fauzan, soal pemerataan pendidikan yang dipandang belum merata.

"Karena ini akan berkaitan dengan SDM, kalau di kota besar teman-teman disabilitas bisa akses pendidikannya sampai ke S2 dan S3, ini perlu kepedulian dari pemerintah," kata Umar Fauzan.


Umar Fauzan bertanya kepada Ganjar, jika terpilih menjadi presiden, bagaimana komitmen untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi para disabilitas yang merata di daerah.

Mendapatkan pertanyaan itu, Ganjar mengatakan akses pendidikan sangatlah penting bagi semua kalangan, begitu juga dengan kelompok disabilitas.

"Kalau anak-anak ini dia punya prestasi bagus, dia bisa sampai S3, tidak peduli apakah dia selama ini yang mengikuti jalan jalur biasa atau berkebutuhan khusus," kata Ganjar.

"Karena negara memberikan jaminan itu tidak pandang bulu," sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Dikatakan Ganjar, sejatinya aturan bagi para disabilitas untuk mendapatkan askes yang merata sudah ada. Tinggal bagaimana melaksanakan aturan itu secara baik dan benar.

Ganjar mencontohkan, ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia mempunyai pengalaman bagaimana memprioritaskan penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak-anak, saat menyusun program pembangunan.

"Saya sudah pengalaman ketika musrenbang melibatkan mereka dan menjadi kelompok pertama menyampaikan pendapat," katanya.

Maka dari itu, masih kata Ganjar, program ramah disabilitas yang pernah dilakukannya, akan kembali dilakukan jika menjadi Presiden.

"Karena praktik sudah ada, maka saya mereplikasi saja," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya