Sekretaris non aktif Mahkamah Agung, Hasbi Hasan/RMOL
Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan bersama-sama Dadan Tri Yudianto didakwa terima suap Rp11,2 miliar, dan terima gratifikasi Rp630,8 juta dari pengurusan perkara di MA.
Dakwaan itu telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
Dalam surat dakwaan, terdakwa Hasbi Hasan bersama-sama Dadan telah menerima hadiah berupa uang keseluruhan sejumlah Rp11,2 miliar dari Heryanto Tanaka.
"Terdakwa bersama-sama dengan Dadan Tri Yudianto mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji tersebut dimaksudkan agar terdakwa selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara, serta agar perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang sedang berproses di Mahkamah Agung Rl dapat diputus sesuai keinginan dari Heryanto Tanaka," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto.
Selain itu, dalam kurun waktu Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, Hasbi telah menerima uang, fasilitas perjalanan wisata dan fasilitas penginapan dengan nilai Rp630.844.400 (Rp630,8 juta) dari Devi Herlina, Yudi Noviandri dan Menas Erwin Djohansyah.
"Perbuatan terdakwa menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan fasilitas penginapan yang seluruhnya senilai Rp630.844.400,00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia," pungkas Jaksa Wawan.
Atas perbuatannya, terdakwa Hasbi Hasan didakwa dengan dakwaan Kesatu Pertama Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Atau Dakwaan Kesatu Kedua Pasal 11 Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Dan dakwaan Kedua Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
