Berita

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kritik Distribusi Lahan Jokowi, Cak Imin: Jangan Mimpi ada Keadilan dan Kemakmuran

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 05:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara konsep sudah benar. Namun, menurut calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam hal praktik di lapangan kerap salah.

"Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin dalam sambutannya di acara bedah visi misi capres dan cawapres di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).

Cak Imin pun mengusulkan kebijakan itu harus dievaluasi total. Pemerintah harus mengambil peran dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.


"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu gunanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan mimpi ada keadilan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa jika pasangan Amin menang, pihaknya akan mengecek lahan pribadi yang terlampau berlebihan. Ia menegaskan, distribusi lahan bukan hanya dengan memberikan sertifikasi kepada publik.

"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, begitu saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah mengecek kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.

"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN gampang, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya