Berita

Menteri Sosial, Tri Rismaharini/Istimewa

Politik

98,5 Persen Anggaran Kemensos 2024 Dialokasikan untuk Perlindungan Sosial

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 01:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 98,54 persen dari anggaran yang didapat Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan digunakan untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos).

"Ada 98,5 persen dari total anggaran Kemensos pada 2024 sebesar Rp79,21 triliun untuk Perlinsos," ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (4/12).

Risma merinci, dari Rp79,21 triliun dialokasikan Rp78,05 triliun untuk Perlinsos, dan sisanya Rp1,15 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

Dituturkan Risma, prioritas utama dari anggaran Kemensos 2024 adalah Perlinsos. Antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bansos sembako, hingga pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu.

"Selain itu bantuan makanan bagi lansia dan penyandang disabilitas," imbuhnya.

Termasuk, penanganan dampak bencana dan Lumbung Sosial, serta pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu dan Program Pemberdayaan Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

"Anggaran itu murni untuk PKH dan lain-lainnya yang berhubungan langsung bansos sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah menjadi kesepakatan bersama," terang mantan Walikota Surabaya itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran Perlinsos melalui belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp326,8 triliun.

Anggaran itu antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, sekitar Rp92 triliun yang merupakan anggaran Perlinsos dibagi kepada pos Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah (pemda) melalui Transfer Ke Daerah (TKD).

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Budi Arie Setiadi Ketar-ketir Gegara Dugaan Korupsi PDNS

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:35

Dugaan Korupsi PDNS Kominfo Diusut

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:28

Kader Gerindra Ajak Warga Manfaatkan Mudik Gratis

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:10

Penerima Bansos Minimal 10 Tahun Ber-KTP Jakarta

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:43

Ini Perjalanan Kasus Korupsi Abdul Ghani Kasuba

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:23

Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:02

Menko Airlangga Luncurkan Program Belanja di Indonesia Aja

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:43

Jokowi Bisa Bernasib Sama seperti Duterte

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:27

Sosok Brigjen Eko Hadi, Reserse yang Dipercaya Jabat Dirtipid Narkoba Bareskrim

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:01

Tak Ada Operasi Yustisi Pendatang di Jakarta Usai Lebaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:00

Selengkapnya